Saran Kemenkeu pada Pemprov Riau yang Pangkas 21 Ribu ASN Imbas Utang Rp 2,2 T
Ringkasan
- Gapki menilai wacana perluasan lahan sawit oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk swasembada energi nasional, karena produksi kelapa sawit dalam negeri sedang mengalami stagnasi.
- Gapki mendukung peningkatan produktivitas melalui peremajaan sawit, sekaligus mengusulkan penanaman di lahan terdegradasi untuk mempercepat penyediaan minyak sawit untuk energi.
- Presiden Prabowo berencana menambah lahan sawit untuk menangkap peluang permintaan global yang tinggi, dan meyakini kelapa sawit memiliki dampak positif sebagai penyerap karbon.
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Keuangan atau Kemenkeu memberikan opsi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang memiliki utang hingga Rp 2,2 triliun hingga memutuskan memangkas 21 ribu Aparat Sipil Negara (ASN). Utang tersebut muncul dari pemerintahan sebelumnya.
“Dalam mengatasi permasalahan tunda bayar tersebut, Pemprov dapat mengambil beberapa opsi,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro kepada Katadata.co.id, Senin (24/3).
Dia menjelaskan, opsi pertama yaitu melakukan efisiensi belanja atau menerapkan refocusing. Opsi ini semacam melakukan automatic adjustment atau penyesuaian otomatis sebagaimana dilakukan untuk belanja pemerintah pusat atau belanja kementerian lembaga.
“Opsi pertama ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah,” ujar Deni.
Tak hanya itu, opsi kedua yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Riau yaitu melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah. Setelah ini dilakukan, maka nantinya ada tindak lanjut yang dapat diterapkan.
“Apabila memenuhi persyaratan, pemda dapat melakukan pinjaman daerah. Ini harus dilakukan secara dengan melihat kemampuan membayar kembali,” ucap Deni.
Meski begitu, Deni menegaskan pada dasarnya masalah perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan APBN menjadi ranah masing-masing pemerintah daerah bersama DPRD. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan otonomi daerah.
Diketahui, akibat utang tersebut maka kerja 21 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang tergabung dalam organisasi pemerintah daerah (OPD) harus disetop. Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan belum pernah melihat adanya nominal tunda bayar sebanyak itu karena paling besar biasanya hanya sekitar Rp 200 milar hingga Rp 250 miliar.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
