Strategi Negosiasi RI Hadapi Tarif Trump: Tambah Impor hingga Relaksasi Pajak

7 April 2025, 18:48

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.

Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto keluar dari ruang pertemuan usai memimpin sosialisasi dan penjaringan masukan asosiasi usaha terhadap penerapan tarif perdagangan baru Amerika Serikat terhadap Negara Mitra di Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025). Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengusaha untuk mendapat masukan terkait kebijakan tarif timbal balik impor Amerika Serikat yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 32 p

Membuat ringkasan dengan AI

Pemerintah menyiapkan beberapa paket negosiasi untuk menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Akibat kebijakan ini, produk Indonesia yang masuk ke pasar AS dikenakan tarif hingga 32%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi atau tarif balasan.

Namun pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dahulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.

“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4).

Dalam pertemuannya dengan pelaku usaha, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa paket negosiasi. Strategi pertama, Indonesial bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Ia menjelaskan bahwa TIFA telah ditandatangani sejak 1996, namun banyak pasal yang kini sudah tidak relevan. “Kita akan dorong agar berbagai kebijakan masuk ke dalam TIFA versi terbaru,” ujarnya.

Langkah selanjutnya adalah mengusulkan deregulasi terhadap Non-Tariff Measures (NTMs), khususnya terkait relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

“Beberapa produk asal Amerika yang dipasarkan di Indonesia terkendala oleh aturan TKDN,” kata Airlangga.

Pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan pelarangan dan pembatasan (lartas) terhadap barang-barang ekspor dan impor ke Amerika Serikat.

RI Akan Tingkatkan Impor ke AS

Sebagai bentuk itikad baik dalam negosiasi, Indonesia akan meningkatkan impor dari AS untuk menekan defisit perdagangan Negeri Paman Sam terhadap Indonesia, yang saat ini mencapai US$17,9 miliar.

“Kita akan tingkatkan impor dari Amerika Serikat dengan produk yang memang kita butuhkan, termasuk gandum, kapas, dan migas,” kata Airlangga.

Pemerintah juga tengah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong arus impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor. Strategi itu mencakup potensi penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

Seluruh langkah tersebut, menurut Airlangga, akan menjadi bagian dari proposal resmi Indonesia kepada United States Trade Representative (USTR) sebagai respons atas kebijakan tarif AS.

“USTR saat ini menunggu proposal konkret dari Indonesia. Kedutaan besar AS juga sudah melakukan komunikasi, dan dalam waktu dekat, negosiasi akan dimulai,” ujarnya.

Airlangga menegaskan bahwa proses ini dijalankan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden sudah mengarahkan, setelah hari ini kita akan memberi masukan kepada Amerika, sebagai bentuk respons dan harapan Indonesia,” ucapnya.