Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 Meningkat, OJK Temukan Kesenjangan

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan alias SNLIK 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat pada tahun ini meningkat.

Literasi keuangan merupakan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam keputusan mengelola keuangan. Sementara inklusi keuangan berkaitan dengan bagaimana seseorang mengakses produk atau layanan jasa keuangan.

“Secara nasional, indeks literasi keuangan menunjukkan peningkatan, 65,43% di 2024 meningkat menjadi 66,46% untuk kategori berkelanjutan di 2025,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Jumat (2/5).

Jika menggunakan cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusi atau DNKI dengan mencakup sembilan sektor lembaga jasa keuangan, juga terjadi peningkatan indeks literasi keuangan. Sembilan sektor Lembaga jasa keuangan ini yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, lembaga keuangan mikro, fintech peer to peer lending, PT Permodalan Nasional Madani, dan penyelenggara sistem pembayaran.

Ateng mengatakan dengan cakupan DNKI, maka indeks literasi keuangan pada 2025 menjadi 66,64%. Sementara itu, untuk indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 75,02% pada 2024 menjadi 80,51% pada tahun ini.

“Jika dihitung dengan cakupan DNKI maka nilainya (indeks inklusi keuangan) nilainya menjadi 92,74%,” ujar Ateng.

Literasi dan Inklusi Lebih Tinggi di Perkotaan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan adanya temuan kesenjangan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah. Perbedaan terjadi untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

“Kami akan selalu melihat bagaimana sih konteksnya desa dan kota, karena ini tentu akan sangat berpengaruh ya bagaimana nanti kita meramu program-program juga untuk edukasi dan literasi,” kata Friderica.

Perempuan yang kerap disapa Kiki itu mengatakan indeks literasi keuangan wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Indeks literasi keuangan di perkotaan pada 2025 mencapai 70,89% dan di pedesaan mencapai 59,60% untuk metode keberlanjutan.

Sedangkan untuk mode cakupan DNKI, indeks literasi keuangan di perkotaan mencapai 71%. Sementara di pedesaan mencapai 59,87%.

Di sisi lain, indeks inklusi keuangan wilayah perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Indeks inklusi keuangan di perkotaan mencapai  83,61% dan di perdesaan 75,70%. Jika dengan cakupan DNKI, indeks inklusi keuangan juga lebih tinggi di perkotaan. 

“Tercatat indeks inklusi keuangan di perkotaan 94,48% dan 90,03% di pedesaan untuk metode cakupan DNKI,” ujar Kiki.