Danantara Siapkan Strategi Kebut Konsolidasi dan Efisiensi BUMN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah menyiapkan strategi untuk mengebut konsolidasi hingga efisiensi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Managing Director Finance Danantara, Djamal Attamimi, menyampaikan dalam proses transformasi, pihaknya akan melakukan analisis menyeluruh. Ia menilai Danantara akan melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing perusahaan BUMN.

Lebih jauh, ia mengatakan tujuan ke depan yakni menciptakan BUMN yang lebih besar. Saat ini, jumlah BUMN sangat banyak lebih dari 800 perusahaan sehingga salah satu strategi yang dipertimbangkan yakni dengan skema merger atau penggabungan usaha. Melalui konsolidasi tersebut, diharapkan BUMN dapat menjadi lebih besar dan kuat, sesuai dengan arah strategis yang ingin dicapai Danantara.

“Supaya kami bisa berkompetisi di tingkat dunia dan tentunya untuk bisa berkompetisi di tingkat dunia,” ucap Djamal dalam BUMN Forum 2025 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia bertajuk “Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Sinergi BUMN” di Jakarta, Kamis (22/5). 

Sebelumnya Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan saat ini tercatat 844 perusahaan induk sekaligus anak usaha BUMN yang telah resmi menjadi bagian dari Danantara Indonesia.  

Menurut Rosan, konsolidasi seluruh BUMN ke dalam Danantara ini sesuai dengan arahan yang selalu disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Konsolidasi juga merupakan amanat langsung dari penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

“Kehadiran Danantara benar-benar hadir pada waktu yang sangat tepat,” kata Rosan dalam Town Hall Danantara Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Senin (28/4). 

Selain itu, Rosan menyampaikan kehadiran Danantara bisa menjadi jawaban di tengah gejolak dunia. Ia menyorot dinamika politik global yang terjadi beberapa waktu terakhir yang diikuti dengan meningkatnya ketegangan geopolitik hingga geoekonomi.  

Menurut Rosan, dinamika global telah menyadarkan banyak negara bahwa ketergantungan pada kekuatan ekonomi eksternal tidak lagi cukup. Rosan menyebut setiap bangsa, termasuk Indonesia, harus bertumpu pada kekuatan ekonominya sendiri.

Lebih jauh, ia juga menyinggung bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Rosan juga menghormati mekanisme pasar dan pemerintah berhak untuk intervensi apabila pasar bergerak jauh dari kepentingan nasional dan tujuan pembangunan jangka panjang. 

“Ini BUMN ini badan usaha milik negara atau lebih tepat disebut dengan badan usaha milik nasional,” tambah Rosan.