Hasil Investasi BPJS Kesehatan Turun 5,6% Jadi Rp 5,39 Triliun, Apa Penyebabnya?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 5,39 triliun sepanjang 2024, turun 5,6% dibandingkan 2023 sebesar Rp 5,71 triliun. Penurunan hasil investasi ini seiring dengan turunnya aset bersih dana jaminan sosial atau DJS dari Rp 56,67 triliun pada 2023 menjadi Rp 49,52 triliun pada tahun lalu. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan total pemanfaatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 673,9 juta kunjungan atau rata-rata 1,8 juta pemanfaatan per hari. Ghufron menekankan, program JKN merupakan wujud gotong royong bangsa, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas. 

“Kami juga terus memastikan bahwa mereka yang tinggal di pedalaman tetap bisa mendapatkan layanan terbaik," kata Ghufron dalam kegiatan Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Jakarta Senin (14/07)

Ia mencatat, hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45%. Jumlah peserta ini tersebar di 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota sehingga telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).  BPJS Kesehatan pu  memastikan setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.  

Adapun untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Kelling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik. 

“Dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan hingga tahun 2024," ujar Ghufron.

BPJS Kesehatan mencatat, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama telah meningkat 28%, dari semula 18.437 pada 2023 menjadi 23.682 pada 2024. Sedangkan jumlah mitra rumah sakit mitra naik 88%, dari 1.681 menjadi 3.162.

Adapun untuk menjangkau peserta di Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS), BPJS Kesehatan juga telah menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga kesehatan, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu di berbagai daerah. Beberapa di antaranya, yakni Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas. Kadir mengatakan, Program JKN yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014 telah menjelma menjadi program strategis nasional yang berdampak besar terhadap pemerataan akses layanan kesehatan. 

"Kinerja yang dicapai tahun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN di seluruh Indonesia," kata Kadir.