BPJS Kesehatan Buka Suara soal Rencana Kenaikan Iuran

Pemerintah berencana menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat pada 2026. Besaran kenaikan iuran ini masih  dibahas antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, pembahasan terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih berlangsung. Menurutnya, ada delapan skenario yang tengah dibahas bersama pemerintah.

“Yang namanya skenario kan ya ada penyesuaian sekian,” kata Ghufron kepada wartawan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (14/7). 

Ghufron menjelaskan,BPJS Kesehatan telah melakukan kalkulasi terkait kebutuhan iuran ke depan. Namun, keputusan terkait besaran iuran BPJS Kesehatan berada di tangan pemerintah.

"Ada (hitungannya), tapi kan belum diberikan ke publik," ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya telah melaporkan potensi kenaikan iuran BPJS kepada Presiden Prabowo Subianto. “Soal BPJS saya sudah bilang ke Bapak Presiden. Di 2026 kemungkinan harus ada penyesuaian di tarifnya,” kata Budi di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (5/2). 

Namun, Budi enggan menyebutkan prediksi kenaikan tarif BPJS. Ia akan membicarakan hal tersebut dengan Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Sudah dikasih waktunya. Nanti saya menghadap (Presiden) bersama Bu Menteri Keuangan untuk menjelaskan,” ujarnya. 

BPJS Kesehatan mencatat total iuran yang terkumpul sepanjang 2024 mencapai Rp 165,3 triliun. Ghufron menyebut, angka tersebut melonjak dalam satu dekade terakhir dibandingkan Rp 40,7 triliun pada 2014. 

Jumlah iuran yang terkumpul pada 2024 juga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 151,3 triliun pada 2023, Rp 144,0 triliun pada 2022, dan Rp 143,3 triliun pada 2021. 

Namun, Ghufron mengungkapkan total kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp 614 triliun per tahun.

Adapun hasil investasi BPJS Kesehatan tercatat Rp 5,39 triliun sepanjang 2024, turun 5,6% dibandingkan 2023 yang mencapai Rp 5,71 triliun. Penurunan hasil investasi ini seiring dana jaminan sosial yang turun dari Rp 56,67 triliun menjadi Rp 49,52 triliun.

BPJS Kesehatan juga mencatat, total pemanfaatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 673,9 juta kunjungan atau rata-rata 1,8 juta pemanfaatan per hari pada 2024. 

“Kami juga terus memastikan bahwa mereka yang tinggal di pedalaman tetap bisa mendapatkan layanan terbaik," kata Ghufron.