BTN Jelaskan Mekanisme Penyaluran Dana Pemerintah Rp 25 T, Fokus Genjot Kredit

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjelaskan mekanisme pencairan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun yang diterima melalui sistem reimburse.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan dana tersebut sebenarnya sudah ada di giro wajib minimum (GWM) BTN di Bank Indonesia. Namun, BTN baru bisa menggunakan dana itu setelah menyalurkan kredit terlebih dahulu dan melaporkan hasilnya ke BI.

“Mekanismenya begitu ya, jadi bank kerja dulu, baru dapat duitnya. Jangan terbalik ya, teman-teman pikir kami sudah dapat Rp 25 triliun ini. Uangnya sudah di kita, tapi baru keluar dari GWM untuk jadi likuiditas setelah kreditnya cair,” ujar Nixon dalam Media Gathering BTN di Bandung, Jumat (19/9).

GWM adalah jumlah dana minimum yang harus disimpan bank di BI dalam bentuk giro, dengan besaran persentase tertentu dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun. GWM berfungsi sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengatur likuiditas dan stabilitas perekonomian.

Nixon menambahkan, dengan tambahan dana Rp 25 triliun, masalah likuiditas BTN tidak lagi menjadi kendala utama. Tantangan justru bergeser pada persaingan antarbank untuk menarik calon debitur.

Oleh karena itu, BTN akan mempercepat proses persetujuan kredit agar calon debitur yang sudah masuk pipeline tetap terjaga di portofolio bank. Nixon menegaskan bahwa dana ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia optimistis dana jumbo tersebut bisa tersalurkan paling lambat pada Desember 2025, bahkan berdasarkan pipeline kredit yang disusun, dana tersebut berpotensi terserap lebih cepat, yakni pada November 2025.

Nixon juga mengatakan, BTN menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 7–9%, pertumbuhan simpanan atau DPK sekitar 8%–10%, biaya kredit (cost of credit) lebih dari 1,5%, dan rasio kredit macet (NPL gross) di bawah 3,1%.

“Target ini belum memperhitungkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun,” ujarnya.