Menkeu Purbaya Dukung Family Office, tapi Enggan Alihkan Anggaran

Rahayu Subekti
13 Oktober 2025, 20:12
purbaya family office,
Katadata/Fauza Syahputra
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan mendukung Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang tengah menggodok pembentukan family office.

“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja,” kata Purbaya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Senin (13/10).

Meski mendukung, Purbaya menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran untuk family office. Ia akan berfokus mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN dengan maksimal agar tepat sasaran.

“Saya fokus pada alokasi anggaran yang tepat. Pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada yang bocor. Itu saja,” ujar Purbaya.

Saat ini Kementerian Keuangan atau Kemenkeu tidak terlibat dalam pembuatan konsep pembentukan family office. “Saya tidak terlibat. Kalau mau, saya doakan,” kata Purbaya.

Ia enggan memberikan pendapat perlu atau tidaknya Indonesia memiliki family office. Sebab, Purbaya belum mengetahui secara jelas konsep family office.

INFOGRAFIK: Family Office Pengelola Aset Superkaya Indonesia
INFOGRAFIK: Family Office Pengelola Aset Superkaya Indonesia (Katadata/ Amosella)

Family Office Ditargetkan Beroperasi 2025

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembahasan family office tengah dilanjutkan dan tinggal menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Masih berjalan. Kami kejar terus. Kami berharap tahun ini bisa (beroperasi),” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Juli (29/7). 

Luhut sebelumnya mengatakan, pembentukan family office harus segera dilaksanakan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia. 

Menurut dia, Indonesia akan tertinggal dari Malaysia jika tidak memberikan insentif yang kompetitif. Luhut menilai, negara harus memberikan insentif sehingga memberikan daya tarik bagi investor. 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Rahayu Subekti

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...