Didukung Ray Dalio, Pemerintah Siapkan Bali Jadi Pusat Kota Keuangan

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk mentransformasi Bali menjadi pusat keuangan internasional. Konsep serupa sempat muncul pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bentuk family office.

Saat ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menyetujui rencana awal pembangunan Kota Keuangan Bali yang akan meniru model Dubai International Financial Center (DIFC) dan Gujarat International Finance Tec-City atau GIFT City di India. Proyek ini diharapkan menciptakan kawasan finansial modern dengan sistem regulasi dan perpajakan yang lebih longgar dibanding wilayah lain di Indonesia.

Menurut sumber Bloomberg, kawasan ini akan menawarkan pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan sistem hukum tersendiri yang pro-investasi. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan dan mengkaji sistem Singapura sebagai model yang paling sesuai, mengingat reputasinya sebagai salah satu negara paling ramah bisnis di dunia.

Didukung Ray Dalio

Inisiatif ini melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Bahkan, rencana pemerintah ini juga mendapat dukungan dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio yang diketahui menjadi penasihat informal Presiden Prabowo.

“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern dan transparan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional,” kata Juru Bicara DEN Jodi Mahardi dikutip dari Bloomberg, Senin (14/10).

Jodi mengharapkan upaya tersebut dapat menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil di Indonesia.

Masih di Tahap Konseptual

Meski demikian, rencana tersebut masih berada di tahap konseptual. Pejabat terkait tengah menyiapkan rancangan regulasi untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir tahun ini.

Pemerintah juga belum mengungkap desain detail kawasan dan skema pendanaannya dalam membangun Bali sebagai pusat kota keuangan.

Rencana menjadikan Bali sebagai kota keuangan sebenarnya juga sudah muncul sejak 2024 melalui usulan Luhut Binsar Pandjaitan. Kala itu Luhut mengusulkan pembentukan kawasan khusus untuk family office. Namun, kini ide itu berkembang menjadi proyek strategis nasional dengan cakupan yang jauh lebih luas.

Menyeimbangkan Ekonomi dan Lingkungan

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara ambisi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Bali, yang sudah padat dengan hotel dan infrastruktur pariwisata, menghadapi tekanan serius terhadap ketersediaan air dan ruang hidup warga.

Lebih dari 65% pasokan air tawar Bali saat ini terserap untuk kebutuhan sektor pariwisata.

Meski begitu, para pendukung rencana ini menilai pesona global Bali justru menjadi nilai jual utama. Hal ini bisa menarik lembaga keuangan dunia.

Bersaing di Tengah Ketatnya Persaingan Regional

Inisiatif ini juga akan membawa Indonesia bersaing dengan negara tetangga di Asia Tenggara yang lebih dulu membangun pusat keuangan. Malaysia telah sukses mengembangkan sektor keuangan syariah.

Begitu juga dengan Vietnam tengah membangun pusat finansial di Ho Chi Minh City dan Danang dengan investasi lebih dari 172 triliun dong atau sekitar US$ 6,5 miliar, angka ini setara dengan Rp 107,77 triliun (kurs Rp 16.580 per dolar AS).

Di tengah persaingan itu, pemerintah menargetkan agar kawasan keuangan Bali bisa menjadi hub investasi global yang mempertemukan modal internasional dengan proyek-proyek strategis nasional. Hal ini mulai dari infrastruktur, energi hijau, hingga ekonomi digital.

Dengan ambisi menjadikan ekonomi Indonesia tumbuh hingga 8% pada 2029, langkah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menarik investasi langsung asing senilai Rp 13 ribu triliun atau sekitar US$ 784 miliar dalam empat tahun ke depan.