Shutdown Belum Berakhir, Ekonomi AS Terancam Rugi Nyaris Rp 300 Triliun

Penutupan sebagian pemerintah federal Amerika Serikat (government shutdown) diperkirakan akan merugikan ekonomi AS setidaknya US$ 18 miliar atau sekitar Rp 299 triliun pada tahun ini. Nilai ini berdasarkan kurs Rp 16.630 per dolar AS. 

Sekitar US$ 7 miliar –14 miliar (Rp 116–233 triliun) kemungkinan tidak bisa dipulihkan, tergantung berapa lama shutdown berlangsung, karena pegawai federal yang dirumahkan bekerja lebih sedikit minggu.

Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan, jika shutdown memasuki minggu keenam (sekitar pertengahan November), pertumbuhan PDB riil di kuartal IV akan 1,5% lebih rendah dari normal, setara dengan kehilangan output ekonomi sebesar US$ 28 miliar (Rp 465 triliun).

Jika shutdown berlangsung delapan minggu, sekitar periode Thanksgiving, dampaknya pada produk domestik bruto (PDB) riil diperkirakan meningkat menjadi 2%, atau US$ 39 miliar (Rp 648 triliun).

Direktur CBO Phillip Swagel, mengatakan dalam suratnya kepada Ketua Komite Anggaran DPR AS, Jodey Arrington, bahwa kerugian ekonomi akan semakin besar jika penutupan pemerintah terus berlangsung.

"Jika shutdown berlangsung enam minggu, biaya yang timbul sekitar US$ 11 miliar, dan jika delapan minggu, bisa mencapai US$ 14 miliar," kata Swagel dikutip dari CNBC, Kamis (30/10).

Meski dampak shutdown semakin dirasakan masyarakat, para senator tetap pesimis bisa mencapai kesepakatan untuk membuka kembali pemerintah.

Senator Thom Tillis dari Partai Republik, North Carolina, mengatakan kepada NBC News pada Rabu bahwa ia belum melihat adanya kemajuan dalam pembicaraan.

Sementara itu, Senator Ron Wyden dari Partai Demokrat di Oregon menuding Gedung Putih menutup pintu pembicaraan untuk mengakhiri kebuntuan.

Akan Menghentikan Bantuan Pangan

Dampak langsung bagi masyarakat juga mulai terlihat. Departemen Pertanian AS akan menghentikan pembayaran bantuan pangan (SNAP) mulai 1 November jika shutdown tidak segera diselesaikan. Lebih dari dua lusin negara bagian bahkan menggugat administrasi Trump untuk mempertahankan manfaat SNAP tersebut.

Shutdown ini dimulai pada 1 Oktober lalu setelah Partai Republik dan Demokrat di Senat gagal mencapai kesepakatan pendanaan jangka pendek.

Para senator Demokrat menuntut agar Partai Republik setuju memperpanjang subsidi tambahan untuk asuransi kesehatan (Affordable Care Act) sebelum mereka mau memberikan suara untuk membuka kembali pemerintah.