Menkeu Purbaya Bantah Kabar Penarikan Dana SAL Rp 200 Triliun di Bank BUMN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar rencana penarikan dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun yang saat ini ditempatkan pemerintah di bank pelat merah pada Desember 2025.  

“Engga, emang saya enggak punya duit, engga ditarik,” kata Purbaya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/12). 

Penempatan dana pemerintah di perbankan yang semula ditempakan di Bank Indonesia (BI) bertujuan untuk mendorong likuiditas, penyaluran kredit, serta menggerakkan aktivitas ekonomi. Purbaya menekankan, dana tersebut merupakan anggaran pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak, dan seharusnya tidak terlalu banyak mengendap di BI.

Ia berharap perbankan nantinya akan mengelola dana itu dengan menyalurkan kredit untuk mencari laba.  “Jadi saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi,” katanya.

BSI (BRIS) Sudah Serap 100% Dana Pemerintah

Adapun PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) yang menerima penempatan dana pemerintah Rp 10 triliun menyatakan telah menyalurkan seluruh dana tersebut sejak Oktober. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, penempatan dana tersebut turut menunjang kinerja keuangan perseroan pada kuartal ketiga 2025. 

“Selain program stimulus tersebut, penurunan BI Rate dan penempatan dana SAL pada periode ini juga membuat likuiditas perbankan lebih kondusif,” kata Anggoro dalam paparan publik kinerja keuangan BSI secara daring, Rabu (29/10). 

Penempatan dana pemerintah mendorong posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI per kuartal ketiga 2025 tumbuh 15,66% secara tahunan mencapai Rp 348,38 triliun. Mayoritas DPK kini berada pada kategori dana murah (CASA) sebesar 59,42%. Komposisi DPK terdiri atas tabungan sebesar 41,95% dengan outstanding Rp 146,36 triliun, giro 17,41% atau Rp 60,64 triliun, dan deposito 40,58% dengan outstanding Rp 141,38 triliun. 

Peningkatan dana tersebut ikut mendorong pertumbuhan aset BSI sebesar 12,37% menjadi Rp416 triliun. Adapun seluruh dana penempatan pemerintah dialokasikan untuk mendukung sektor riil, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekosistem haji dan umrah, gadai dan cicil emas serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BTN Mintah Tambah Penempatan Dana

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN bahkan mengajukan permintaan tambahan penempatan dana kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat ekspansi pembiayaan perumahan hingga akhir tahun. 

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan penempatan dana pemerintah sebelumnya sebesar Rp 25 triliun sudah terserap seluruhnya. Hingga awal November 2025, perseroan telah menyalurkan Rp 24,7 triliun ke sektor produktif. 

Adapun sekitar 70% dana penempatan pemerintah tersebut disalurkan BTN untuk pembiayaan perumahan. Sementara itu, jika pengajuan baru disetujui, dana tambahan akan digunakan untuk mendongkrak pertumbuhan kredit perumahan pada November–Desember 2025. Nixon juga optimist tambahan dana Rp 10 triliun dapat terserap habis sampai akhir tahun.

Sebelumnya hingga 22 Oktober 2025, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah merealisasikan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, dua bank anggota Himbara yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) telah menyalurkan dana pemerintah tersebut sepenuhnya dan bahkan mengajukan tambahan injeksi dana.  

“Perbankan mengklaim sudah menyalurkan paling tidak 84 persen. Per tanggal 22 Oktober, ini sudah Rp167,6 triliun. Mandiri dan BRI kencang juga, sudah langsung 100 persen. Mereka sudah minta lagi,” kata Febrio dalam acara Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi di Jakarta, Rabu (5/11). 

Menurut Febrio, injeksi dana pemerintah melalui Himbara berperan penting dalam menurunkan cost of fund perbankan karena bunga yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit.