Prabowo Tambah Dana Darurat Buat Bencana, Purbaya Siapkan Anggaran hingga Rp 5 T

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah dana darurat bagi daerah terdampak bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sudah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan tersebut. 

"Jadi gini. Ada masih anggaran untuk bencana. Kan ada setiap tahun Rp 5 triliun. Kita sudah siapkan anggaran," kata Purbaya saat ditemui di gedung DPR, Senin (8/12). 

Ia mengatakan dana ini bukan dipotong dari pos anggaran lain. Namun, Purbaya mengatakan Kemenkeu sudah menyisir dari pos kegiatan yang tidak diperlukan atau efisiensi. 

"Dari kegiatan yang tidak terlalu berguna. Seperti rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan," ujarnya. 

Menurut Purbaya, kementerian telah mendapatkan anggaran yang dioptimalkan dari efisiensi tersebut hingga sekitar Rp 60 triliun. Karena itu ia mengatakan tidak perlu khawatir bagi daerah terdampak bencana. 

"Nggak usah terlalu khawatir. Kita nggak mau ngulangin lagi seperti tahun lalu, dimana kita potong aja, asal potong. Untung dari situ masih ada cadangan, jadi nggak usah khawatir," kata Purbaya. 

Prabowo sebelumnya memutuskan penambahan dana darurat bagi daerah terdampak usai bermalam di Aceh untuk memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bandang, Pemerintah pusat akan mengalokasikan Rp 4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten atau kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan prioritas pemenuhan kebutuhan pengungsi, terutama untuk perempuan dan bayi seperti popok dan pembalut.

Keputusan ini diambil setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa belanja tidak terduga (BTT) daerah hampir habis. Hal ini mengingat bencana terjadi menjelang penutupan tahun anggaran. Sejumlah daerah bahkan hanya menyisakan Rp 75 hingga Rp 300 juta untuk respons darurat.

Tito menjelaskan bahwa meski bantuan pangan, BBM, dan beras telah disalurkan pemerintah pusat, kebutuhan spesifik seperti perlengkapan perempuan dan bayi sulit ditanggung APBD. Hal ini membuat daerah meminta pemerintah untuk turut mengakomodir.

Ia menambahkan bahwa beberapa provinsi lain telah memberikan bantuan antardaerah senilai Rp 34 miliar, termasuk Rp 3 miliar untuk Lhokseumawe. Namun kapasitas fiskal daerah masih jauh dari mencukupi. Tito mengusulkan tambahan dana dari pusat. 

"Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka,” kata Tito. 

Prabowo merespons langsung usulan tersebut. “Itu apa, per kabupaten?” tanya Presiden. “Per kabupaten, 52 kali 2, Pak,” jawab Tito.

Namun Presiden memilih menaikkan angka tersebut. “Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp 4 miliar,” ujar Prabowo. 

Selain dukungan untuk kabupaten/kota, Prabowo juga memerintahkan pemberian dana Rp 20 miliar untuk provinsi paling terdampak, “Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” papar Prabowo.