Kemenkeu Catat Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan Baru 64%
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan pada 2025 masih rendah. Per 31 Oktober 2025, penggunaan anggaran ini baru mencapai Rp 93,4 triliun triliun atau sekitar 64% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 144,6 triliun.
“Kalau dibilang rendah, ya mungkin bisa dibilang rendah,” kata Direktur Perekonomian dan kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto dalam Kunjungan Kerja Media di Karawang, Selasa (9/12).
Realisasi anggaran tersebut di antaranya disalurkan melalui belanja pemerintah pusat atau BPP hingga Rp 57,4 triliun. Begitu juga untuk transfer ke daerah atau TKD Rp 13,9 triliun dan pembiayaan Rp 22,1 triliun.
Tri mengatakan rendahnya realisasi anggaran ketahanan pangan ini perlu dilihat secara lebih rinci. Terutama jika alokasi anggaran di APBN yang berkaitan dengan infrastruktur.
“Kalau alokasinya terkait dengan infrastruktur, maka realisasi keuangan itu biasanya tidak sejalan dengan realisasi fisiknya. Jadi fisiknya sudah berjalan, maka keuangannya biasanya agak terlambat di belakangnya dari realisasi fisiknya,” ujar Tri.
Ia menjelaskan nantinya saat pembayaran proyek infrastruktur pertanian suah jatuh tempo maka akan langsung dibayarkan. Dengan begitu pada akhirnya realisasi anggaran ketahan pangan akan bertambah.
Menurut Tri, selama ini realisasi anggaran ketahanan pangan digunakan untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan hingga 160.500 hektare. Penggunaan ini tercatat hingga Rp 6,6 triliun.
Selanjutnya untuk bendungan sudah terealisasi hingga 83% dari target 15 unit. Anggaran untuk bendungan ini sudah memakan Rp 11,9 triliun atau sekitar 65,9% dari pagu Rp 23 triliun.
Selanjutnya anggaran ini juga digunakan untuk kampung nelayan merah putih atau KNMP, budidaya ikan nila salin (BINS), dan peningkatan produksi garam nasional. Realisasi anggarannya mencapai Rp 2,1 triliun atau 79,8% dari pagu Rp 2,6 triliun.
Anggaran tersebut juga digunakan untuk Operator Investasi Pemerintah (OIP) Bulog. Kemenkeu mencatat per Oktober 2025 anggaran yang sudah digunakan untuk OUP mencapai Rp 22,1 triliun atau 100% dari target.
Kemenkeu juga sudah menyiapkan peningkatan anggaran ketahanan pangan pada 2026 menjadi Rp 210,4 triliun. “Diharapkan dapat mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga tetap terjaga, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” kata Tri.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
