BRI Salurkan Kredit Pembangunan Dapur MBG, Cicilan Lunas 2,5 Tahun

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menyatakan telah menyalurkan pendanaan untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Emiten bank berkode BBRI ini menilai dapur SPPG layak mendapatkan kredit berdasarkan margin yang ditentukan pemerintah.

Direktur Utama BBRI Hery Gunadi mengklaim telah banyak menyalurkan kredit dalam pembangunan SPPG pada tahun ini. Sebab, Herry meyakini SPPG akan memiliki margin yang cukup untuk membayar cicilan kredit.

"Biaya pembangunan per dapur antara Rp 1,8 miliar sampai Rp 2,2 miliar. Berdasarkan margin yang didapatkan per SPPG, kami menghitung SPPG dapat melunasi kredit dalam waktu 2,5 tahun," kata Hery di Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Seperti diketahui, Daya Anagata Nusantara atau Danantara telah meneken nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional dalam memperkuat skema pembiayaan pembangunan SPPG. Danantara menilai kesepakatan tersebut dapat mempercepat pembangunan SPPG di dalam negeri.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ketersediaan SPPG yang memadai merupakan kunci keberhasilan program MBG. “Kolaborasi dengan Danantara Indonesia akan memperkuat kemampuan kami untuk memperluas jangkauan layanan gizi secara terukur dan berkualitas di seluruh daerah,” ujar Dadan.

Berdasarkan data BGN, total SPPG yang beroperasi telah mencapai 16.881 unit sampai hari ini, Rabu (10/12). Menteri Koordinator Bidang pangan Zulkifli Hasan telah memundurkan target pengoperasian 30.000 unit SPPG dari bulan ini menjadi Maret 2026.

Zulhas mengatakan sedang menyiapkan tata kelola pelaksanaan MBG agar tidak menimbulkan insiden keracunan makanan. Menurutnya, koordinasi pelaksanaan program MBG akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai tahun depan, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

"Pengawasan akan dilakukan sampai ke tingkat desa oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, Puskesmas dan Dinas Kesehatan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi program MBG secara rutin," kata Zulhas di kantornya, Selasa (21/10).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, mengatakan pengetatan tata kelola tersebut membuat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG lebih berhati-hati. Walau demikian, Nanik menekankan jumlah dapur SPPG yang beroperasi pada tahun depan akan mencapai target sekitar 30.000 unit.

Nanik menyampaikan jumlah entitas yang berminat membangun dapur SPPG telah mencapai 120.000 unit. Karena itu, Nanik mengaku proses verifikasi lokasi dapur SPPG memakan waktu paling banyak agar dapur yang terbangun sesuai dengan permintaan.

"Kami pilih titik dapur SPPG dari 120.000 entitas yang mendaftar, jangan sampa dapur SPPG menumpuk di Pulau Jawa. Selain itu, proses verifikasi memakan waktu agar memastikan pembangunan dapur SPPD tidak asal-asalan," kata Nanik.