RI Masuk Fase Aging Population, Ekonom Ingatkan Risiko Menua Sebelum Kaya

Indonesia resmi memasuki fase penuaan penduduk (aging population) setelah proporsi penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 11,97% pada 2025. Data tersebut dirilis Badan Pusat Statistik melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025.

Angka ini telah melampaui ambang batas suatu negara dikategorikan memasuki fase penuaan penduduk, yakni ketika proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai minimal 10%.

Ekonom menilai, capaian ini bukanlah kejutan, melainkan konfirmasi bahwa Indonesia telah bergerak menuju struktur demografi menua dalam beberapa tahun terakhir. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah kecepatan proses penuaan yang dinilai cukup tinggi, sementara kesiapan ekonomi dan kelembagaan belum sepenuhnya kuat.

“Yang perlu dicermati justru kecepatannya. Proses penuaan berlangsung relatif cepat, sementara kesiapan ekonomi dan kelembagaan belum sepenuhnya kuat. Di situ muncul risiko klasik, menua sebelum benar-benar mapan,” ujar Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi Katadata, Rabu (6/5).

Secara wilayah, fenomena ini juga belum merata. Sebanyak 16 provinsi telah masuk fase penuaan penduduk, terutama di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan persentase lansia tertinggi sebesar 17,83%, disusul Jawa Timur (15,45%) dan Bali (15,07%).

Sebaliknya, wilayah timur Indonesia masih relatif muda. Papua Tengah mencatat persentase lansia terendah sebesar 6,71%, diikuti Papua Barat (6,77%) dan Papua Selatan (6,81%).

Menurut Rendy, ketimpangan ini membuat tantangan kebijakan menjadi tidak seragam antarwilayah. Daerah dengan populasi menua akan menghadapi tekanan fiskal lebih besar, sementara daerah lain masih berada dalam fase bonus demografi.

Dari sisi ekonomi, dampak penuaan penduduk dinilai luas. Selain berpotensi menekan produktivitas, beban fiskal diperkirakan meningkat seiring naiknya kebutuhan belanja kesehatan, pensiun, dan perlindungan sosial.

“Kalau tidak diantisipasi, ruang untuk belanja produktif bisa terdesak,” katanya.

Selain itu, kondisi tabungan domestik juga menjadi perhatian. Banyak lansia belum memiliki dana pensiun memadai dan masih bergantung pada keluarga. Hal ini berpotensi mengurangi sumber pembiayaan jangka panjang dalam negeri, di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat.

Di pasar tenaga kerja, fenomena lansia bekerja juga menunjukkan kerentanan. Sebagian besar tetap bekerja bukan karena pilihan, melainkan kebutuhan ekonomi, dan umumnya berada di sektor informal tanpa perlindungan yang memadai.

Di sisi lain, perubahan struktur penduduk ini juga mendorong pergeseran pola konsumsi, dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan kesehatan, perawatan jangka panjang, dan kebutuhan khusus lansia.

“Ini sebenarnya membuka peluang ekonomi baru, tapi kalau tidak disiapkan, pasar ini bisa lebih banyak diisi oleh produk dan jasa dari luar. Dari sisi makro, penurunan tabungan domestik bisa jadi isu ke depan. Kebutuhan investasi tetap tinggi, tapi kapasitas pembiayaan dari dalam negeri terbatas,” katanya.

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah strategis. Pemanfaatan sisa bonus demografi menjadi krusial melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja produktif.

Selain itu, perluasan sistem pensiun terutama bagi pekerja informal serta reformasi sistem kesehatan yang lebih berorientasi pada pencegahan juga menjadi prioritas. Fleksibilitas pasar tenaga kerja bagi lansia dan pembangunan sistem perawatan jangka panjang turut dinilai penting.

“Skema yang ada sekarang belum cukup menjangkau mayoritas tenaga kerja. Tanpa perbaikan di sini, tekanan ke keluarga dan fiskal akan makin besar,” katanya.

Selain itu menurutnya sistem kesehatan perlu mulai bergeser ke pencegahan dan layanan primer, termasuk kesiapan untuk menangani kebutuhan lansia.

“Lansia yang masih mampu bekerja seharusnya tetap bisa berpartisipasi, dengan dukungan pelatihan dan skema kerja yang sesuai. Satu hal yang sering terlewat adalah kebutuhan membangun sistem perawatan jangka panjang. Tanpa itu, beban akan terus jatuh ke keluarga dan bisa menekan generasi produktif,” tandasnya.