Menteri Suahasil Rombak dan Lantik 14 Pejabat di Kemenkeu, Ini Daftarnya

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (21/9).

“Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di Kementerian Keuangan," kata Suahasil dalam pelantikan tersebut.

Pelantikan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2026. Selain itu, pengangkatan juga mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2026.

Dalam arahannya, Suahasil menekankan sebagai pejabat yang baru dilantik, mereka berada pada posisi yang sangat strategis. Untuk itu ia menyampaikan beberapa arahan. Misalnya kepada pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar mampu membaca perkembangan perekonomian dan memahami perilaku wajib pajak.

“Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian di Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat,” ujarnya.

Menurut Suahasil, target penerimaan tetap menjadi hal penting. Namun, pada saat yang sama, sistem perpajakan harus dibangun secara kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.

Sementara itu, kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Suahasil meminta pengawasan diperkuat agar semakin tajam dan berbasis risiko. Ia menekankan pentingnya kemampuan membaca pola kegiatan ekonomi, bukan hanya melakukan penindakan setelah pelanggaran terjadi.

“Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu,” katanya.

Di sisi lain, Suahasil mengingatkan DJBC memiliki fungsi penerimaan negara sekaligus pembinaan terhadap usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Untuk pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Suahasil meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipandang sebagai instrumen yang turut menggerakkan perekonomian.

“Untuk para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya ingin Saudara melihat APBN sebagai instrumen, instrumen kas, instrumen anggaran yang ikut menggerakkan perekonomian,” ujarnya.

Dia menekankan pengelolaan kas negara harus semakin presisi sehingga belanja negara dapat hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, kepada pejabat Sekretariat KSSK, Suahasil meminta agar perannya tidak sekadar mengelola forum. Pejabat Sekretariat KSSK harus menjadi penggerak koordinasi antarpilar KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurutnya, dalam beberapa rapat terakhir, koordinasi juga mulai melibatkan Danantara sebagai elemen penting dalam pengelolaan perekonomian nasional.

“Artinya harus dilakukan secara berkelanjutan, dari sejak memantau kondisi ekonomi, membaca resiko, menghubungkan informasi antar lembaga, menyiapkan early warning, dan memastikan tiap rapat menghasilkan tindak lanjut dan monitoring,” katanya.

Adapun 14 pejabat yang dilantik yakni:

1. Herman Saheruddin sebagai Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Ayu Sukorini sebagai Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
3. Teddy Suhartadi Permadi sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak.
4. Bismar Fahlerie sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
5. Panca Putra Jaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
6. Evy Mulyani sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Agus Amiwijaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
8. Estty Purwadiani Hidayatie sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
9. Adhang Noegroho Adhi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku.
10. Galih Elham Setiawan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
11. Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
12. Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara.
14. Ani Natalia sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku.