Anggota DPR Sebut Empat Opsi Penyelamatan Garuda Mustahil Dilakukan
Permasalahan keuangan yang terjadi pada maskapai milik negara, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mendapat sorotan dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku mitra Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty mengatakan, empat opsi penyelamatan yang tengah dikaji Kementerian BUMN dan manajemen Garuda tidak ada yang mungkin dilakukan karena berbagai pertimbangan.
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan empat opsi penyelamatan Garuda. Pertama, pemerintah memberi pinjaman atau suntikan ekuitas. Kedua, menggunakan jalur hukum perlindungan kebangkrutan untuk restrukturisasi utang. Ketiga, restrukturisasi sembari mendirikan maskapai nasional baru. Opsi terakhir, yakni likuidasi dan membiarkan sektor swasta mengisi kekosongan.
"Sebenarnya apa sih dari 4 opsi ini, apa sih yang ada di benak kementerian BUMN?" kata Evita dalam Rapat Kerja yang digelar di Gedung DPR, Kamis (3/6).
Menurut dia, dukungan pemerintah dengan melakukan suntikan ekuitas kepada Garuda bisa mengakibatkan utang warisan semakin menumpuk. Begitu juga dengan opsi restrukturisasi sambil mendirikan maskapai nasional baru, tidak mungkin dilakukan.
Evita juga meminta penjelasan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, mewakili pemerintah sebagai pemegang saham, terkait terobosan yang sudah dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia selama ini.
"Belum apa-apa kita sudah menyelamatkan Garuda. Saya mau tanya balik, terobosan baru apa yang sudah dibuat manajemen Garuda saat ini?" kata Evita.
Menurut anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, manajemen Garuda tidak menjalankan terobosan baru dalam kurun lima tahun terakhir. Salah satunya, terlihat dari jam terbang yang tidak sesuai dibandingkan dengan maskapai lainnya.
"Boleh dikatakan, lima tahun ke belakang dengan sekarang sama-sama saja, tidak ada terobosan baru yang dilakukan," kata Evita.
Sehari sebelumnya, Rabu (2/6), Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menggelar pertemuan dengan jajaran Direksi Garuda di kantor pusat Garuda, Jakarta. Kedua pihak membahas soal kondisi terbaru maskapai milik pemerintah tersebut.
"Alasan bertemu karena berkembangnya berita yang membuat kekhawatiran. Karena Garuda sebagai BUMN, dengan nama besarnya, tentu kami sendiri ingin berupaya membantu supaya Garuda bisa eksis dan terus berkembang," kata Gobel usai pertemuan.
Ia mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada industri penerbangan, tidak hanya di Indonesia, negara lain juga merasakan. Pembatasan pergerakan masyarakat dengan kebijakan lockdown ataupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat kinerja operasional penerbangan ikut terhambat.
"Ini membuat industri transportasi, tidak hanya penerbangan, mempunyai dampak yang sama. Untuk itulah kami harus mencari solusi, apa yang bisa diberikan," kata Gobel.
Hasil diskusi tersebut menyimpulkan, DPR memberikan dukungan penuh untuk manajemen Garuda dalam mengambil langkah penyelamatan karena kondisi ini tidak bisa dihindari. Gobel mengatakan, saat ini ia menunggu langkah-langkah yang akan diambil manajemen karena saat ini strateginya sedang dipelajari.
Gobel berharap langkah perbaikan ini bisa dilakukan, sehingga tidak perlu melakukan likuidasi pada maskapai tersebut. Pasalnya, ia menilai Garuda merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia dan diharapkan tidak dilikuidasi.
"Tentu kami harapkan likuidasi solusi terakhir dan kami tidak mengharapkan hal itu. Saya percaya manajemen bisa mencari solusinya," katanya.
