Komisi VI Sepakat Usulan PMN BUMN 2023 Capai Rp 73,2 T. Ini Rinciannya
Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penyertaan modal negara (PMN) kepada 10 perusahaan milik negara senilai total Rp 73,26 triliun untuk tahun anggaran 2023.
Kementerian BUMN mengusulkan anggaran PMN untuk 10 BUMN dengan rincian, PMN tunai mencapai Rp 69,82 triliun dan PMN non-tunai senilai Rp 3,44 triliun.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal yang menjadi pimpinan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/7) hari ini.
Hekal menegaskan, persetujuan diberikan kepada Menteri BUMN untuk mengusulkan daftar PMN ini dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2023.
"Nantinya, akan dibahas lagi. Ketua DPR, Komisi VI, Komisi XI dan Banggar (Badan Anggaran) akan berkoordinasi dan berdiskusi jika memang ada penyesuaian pengeluaran anggaran lain, agar tidak cacat hukum," ujarnya saat rapat berlangsung.
Mayoritas fraksi partai di Komisi VI menyetujui PMN, meski sejumlah fraksi partai oposisi memberi catatan terkait efektivitas penggunaan dana pemerintah di perusahaan pelat merah.
Berikut rincian usulan PMN untuk 10 BUMN pada 2023:
1. PT PLN diusulkan meneriman PMN tunai sebesar Rp 10 triliun. Dana akan digunakan untuk mendanai pengembangan infrastruktur kelistrikan, demi kemandirian energi dan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.
2. PT LEN Industri (DEFEND ID) diusulkan memperoleh PMN tunai Rp 3 triliun, dan PMN non-tunai 838 miliar. Dana digunakan untuk mengembangkan usaha dengan membangun fasilitas dan kapasitas produksi infrastruktur pertahanan, radar pesawat, kapal, amunisi, dan modernisasi senjata.
3. PT Rajawali Nusantara Indonesia (FOOD ID) dengan PMN tunai Rp 2 triliun, non-tunai Rp 2,6 triliun. Dana akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dengan melakukan perbaikan struktur permodalan perusahaan.
4. PT Hutama Karya dengan PMN mencapai Rp 30,56 triliun. Pendanaan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan demi melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera sesuai penugasan pemerintah.
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia dengan PMN Rp 9,5 triliun. Dana akan digunakan untuk menata dan mengembangkan ekosistem pariwisata demi mempercepat pemulihan industri pariwisata dan penerbangan nasional, dan meningkatkan pembangunan ekonomi.
6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) dengan PMN senilai Rp 6 triliun. Dana akan digunakan untuk memperkuat permodalan Askrindo dan Jamkrindo demi melaksanakan penugasan pemerintah untuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
7. PT KAI memperoleh PMN senilai Rp 4,1 triliun. Dana akan digunakan untuk menutupi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Indonesia-China.
8. PT Reasuransi Indonesia Utama diusulkan memperoleh PMN Rp 3 triliun. Dana akan digunakan untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan bisnis reasuransi melalui pengembangan usaha.
9. Perum Damri diusulkan memperoleh PMN sebesar Rp 867 miliar. Dana akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui berbagai program, termasuk penyediaan armada untuk penugasan perintis, wilayah strategis pariwisata nasional, dan armada bus listrik untuk perkotaan.
10. PT Airnav Indonesia dengan PMN sebesar Rp 790 miliar. Dana akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan penerbangan domestik dan internasional, khususnya mencapai pengelolaan sistem lalu lintas penerbangan yang modern.
