Garuda Undang Investor Strategis, Porsi Saham Negara Berpotensi Turun
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengaku akan mengundang investor strategis untuk menyerap saham baru yang diterbitkan perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan saham pemerintah berpotensi terdilusi.
Seperti diketahui, maskapai pelat merah ini berencana menerbitkan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Aksi tersebut dilakukan untuk menyerap suntikan modal dari pemerintah dan menambah modal dari investor baru.
“Jadi mohon dipahami ini rights issue bukan yang terbuka, tapi right issue untuk memfasilitasi pemerintah agar bisa masuk kemudian memberi kesempatan kepada yang lain untuk berpartisipasi,” ujar Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).
Ke depan, emiten berkode saham GIAA ini juga akan mengundang para investor strategis untuk membicarakan mengenai struktur saham perseroan.
“Kemudian mengundang investor strategis ke Garuda tentu saja dengan implikasi saham pemerintah akan dilepas tapi ini diskusi yang beyond our level dan kita buka peluang ini bersama-sama dengan para pemegang saham,” lanjut Irfan.
Saat dihubungi oleh Katadata.co.id, Irfan mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan angka pasti mengenai pengurangan atau dilusi saham kepemilikan pemerintah akibat masuknya para investor strategis.
“Kepemilikan saham Garuda oleh pemerintah belum ada persentasenya, kemungkinan berkurang hingga 51% itu baru kemungkinan di masa mendatang,” ujar Irfan kepada Katadata.co.id, Selasa (6/12).
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah memiliki 60,54%, saham Garuda, PT Trans Airways menggenggam porsi saham 28,27%, dan masyarakat 11,19%.
Sebagai informasi, Garuda Indonesia berencana untuk melaksanakan rights issue dengan melepas 63.2 miliar saham baru atau sekitar 70,95% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum terbatas II (PUT II) senilai Rp 196 per saham. Nantinya, dana yang diterima oleh perseroan akan berkisar Rp 12,3 triliun.
