Emiten Bahan Olahan Sekar Laut Pecah Saham 1:10, Sahamnya Sentuh ARA
Emiten bahan makanan olahan, PT Sekar Laut Tbk akan melakukan pecah saham atau stock split dengan rasio 1 banding 10. Menyusul rencana tersebut, saham emiten dengan kode saham SKLT itu naik kencang hingga menyentuh auto reject atas (ARA) pada awal perdagangan Senin (2/10) usai terbang 24,6% ke posisi Rp 2.930 per lembar.
Dengan skenario tersebut, harga saham perseroan akan menjadi Rp 200-300 per lembar dari harga saat ini Rp 2.000-3.000 per lembar. Selain itu, harga nominal akan menjadi Rp 50 dari saat ini Rp 500.
“Direksi melihat bahwa saham perseroan selama ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan usaha perseroan dan peningkatan laba bersih dari tahun ke tahun. Harga saham yang sebelumnya Rp 500 sekarang telah bergerak di kisaran Rp 2.500. Karena itu direksi memandang perlu mengambil tindakan agar saham perseroan lebih terjangkau,” ujar Direktur Sekar Laut John Canfi Gozal dalam keterbukaan informasi BEI dikutip Senin (2/10).
Jika rencana aksi korporasi tersebut mendapat lampu hijau dari investor pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 9 November 2023, maka saham yang beredar akan menjadi 6,90 miliar lembar. Menanjak signifikan dari sebelum pemecahan nilai saham yang hanya 690,74 juta lembar.
Pemecahan saham kalau tidak meleset dari skema akan dilaksanakan pada 21 November 2023. Sebelumnya pada 13 September 2023 rencana tersebut sudah mendapat persetujuan prinsip dari BEI.
“Rencana aksi korporasi dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal pelaksanaan pemecahan saham. Lalu saat ini, belum ada rencana korporasi yang hendak dilaksanakan setelah stock split,” kata John.
Adapun perdagangan saham dengan nominal baru pasar reguler dan pasar negosiasi pada 22 November 2023. Lalu perdagangan saham di pasar tunai mulai pada 24 November 2023.
Secara terpisah, BEI telah memberi lampu hijau bagi Sekar Laut untuk stock split 1 saham menjadi 10 lembar. Namun otoritas Bursa akan terus memantau pergerakan harga saham dan kondisi fundamental sampai dengan memperoleh persetujuan atas rencana perubahan nilai nominal dalam RUPS.
