Erick Thohir Larang BUMN Besar Borong Dolar: Beli Sesuai Kebutuhan
![Erick Thohir Kerahkan BUMN Beli Dolar AS, Ini Alasannya](https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2024/04/18/Erick_Thohir_meminta_seluruh_BUMN_mewaspadai_risiko_gejolak_ekonomi_dan_geopolitik-2024_04_18-17_11_56_3251f39b25ae76d48093f6de12a240ca_960x640_thumb.jpg)
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memerintahkan agar BUMN besar yang terdampak pada bahan baku impor dan memiliki porsi utang luar negeri dalam dolar AS yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, untuk melakukan pembelian dolar AS secara terukur.
Selain itu, pembelian dolar AS tersebut dilakukan dengan tepat guna, bijaksana dan sesuai prioritas. "Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan. Bukan memborong,” kata Erick dalam keterangan resmi, Jumat (19/4).
Hal ini seiring dengan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam mengantisipasi dampak lanjutan dari gejolak geopolitik dan ekonomi global.
Airlangga menyebut jika pemerintah telah memiliki instrumen dalam bentuk devisa hasil ekspor yang ingin ditempatkan di dalam negeri. Selain itu pemerintah menginginkan impor konsumtif dapat ditahan dulu dalam situasi saat ini.
"Untuk itu pengendalian belanja dan impor BUMN harus dengan prioritas dan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak," sebut Erick.
Erick menjelaskan untuk BUMN-BUMN yang memiliki eksposur impor dan memiliki utang dalam denominasi dolar, meminta para direksi agar lebih awas dan tidak membeli dolar secara berlebihan apalagi hingga menumpuk.
Dia juga menerangkan Kementerian Badan Tingkat inflasi di AS yang sulit turun salah satunya dipicu oleh kenaikan harga energI. Situasi perang saat ini membuat harga energi global akan sulit turun. Akibatnya, bank sentral di seluruh dunia akan merespon dengan menunda kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan.
Imbasnya akan terjadi capital outflows dari negara berkembang dan membuat kenaikan imbal hasil obligasi, kenaikan suku bunga pasar dana (funding market) dan akhirnya kredit.