Erick Thohir Sebut Suntikan PMN BUMN Tak Lagi Berasal dari Utang
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penyertaan modal negara (PMN) kini tidak lagi mengandalkan utang luar negeri. Erick mengatakan PMN yang diterima BUMN berasal dari setoran dividen perusahaan pelat merah kepada negara dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini salah satu perbaikan yang luar biasa di bawah pengawasan Komisi VI, kami bisa yakinkan bersama-sama ketika dividen bisa membiayai PMN itu sendiri," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Rabu (10/7/).
Erick mengatakan hal ini merupakan pencapaian transformasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan BUMN telah menyetorkan sekitar Rp 280 triliun dalam lima tahun terakhir, jauh lebih tinggi dari PMN selama lima tahun terakhir sekitar Rp 212 triliun.
Erick mengatakan mayoritas PMN yakni sekitar 89% digunakan BUMN untuk menjalani penugasan negara. Sementara untuk restrukturisasi sebesar tujuh persen dan pengembangan usaha sebesar 4%.
"Angka detail keseluruhan yaitu PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp 44 triliun," kata Erick.
Erick berharap usulan ini dapat didukung Komisi VI. Erick juga mengajak Komisi VI untuk terus membantu mengawal implementasi penggunaan PMN.
Ada beberapa catatan yang diberikan oleh beberapa fraksi Anggota Komisi VI DPR. Misalnya saja Fraksi PDIP Harris Turino memberi penolakan pemberian PMN untuk Danareksa dan Perumnas.
Harris mengatakan bahwa sumbangan dividen BUMN kepada negara menjadi tolok ukur pemberian PMN. BUMN telah menyuntik dividen Rp 279,8 triliun dari periode 2020 sampai 2024.
Namun dia menilai catatan pencapaian dividen tersebut belum merefleksikan kinerja seluruh BUMN. Sebab hanya beberapa perusahaan saja yang menyetor dividen besar dividen yakni perbankan, energi dan telekomunikasi.
"Danareksa bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber lain. Sementara penolakan Perumnas karena konsep perencanaannya tidak jelas," kata Harris dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama BUMN, Rabu (10/7).
Berbeda dengan Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 44 triliun. Wakil Ketua IV dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengatakan lampu hijau dari Gerindra tak lepas dari pencapaian BUMN selama ini.
"Mudah-mudahan PMN yang kita tanam sekarang akan membuahkan hasil di periode yang akan datang," ujar Hekal saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).
Hekal menyampaikan Fraksi Partai Gerindra melihat secara umum apa yang diusulkan BUMN semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hekal mencontohkan PMN untuk sektor industri, transportasi, ketahanan pangan, ketahanan negara, industri obat-obatan pengembangan usaha masyarakat kecil untuk mendukung program KUR, hingga infrastruktur yang dibangun BUMN Karya.
