Niat Indofarma Bangun Pusat Herbal Pupus karena Kasus Korupsi Eks Manajemen
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencana pemerintah untuk menjadikan PT Indofarma Tbk (INAF) sebagai produsen dan distributor obat-obatan herbal di Indonesia pupus. Kasus korupsi yang menjerat eks manajemen Indofarma membuat rencana anak usaha PT Bio Farma itu tidak bisa berlanjut.
Padahal, Erick melihat Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai pusat distribusi obat-obatan herbal di Indonesia, dengan pasar yang setara India dan Cina. Saat ini, bahan baku utama produk obat-obatan Indofarma lebih banyak didapatkan dari impor dengan porsi 80%.
"Jika good corporate governance-nya dilanggar, cita-cita tidak menjadi kenyataan. Jadi, kami kembali ke langkah awal yaitu penyehatan," kata Erick kepada wartawan di Kantor BUMN di Jakarta, Jumat (1/11). Erick menyatakan ia tengah berdiskusi dengan beberapa mitra dan sektor swasta soal bahan baku farmasi untuk mengurangi ketergantungan impor.
Erick Thohir membentuk holding BUMN farmasi pada 2020 dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat. Bio Farma yang menjadi induk dari Indofarma dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) akan fokus di bisnis vaksin. Sementara itu, Kimia Farma akan fokus pada produk-produk farmasi. Adapun Indofarma akan difokuskan pada bisnis alat kesehatan dan produk obat herbal. Ketiga perusahaan farmasi ini diharapkan saling melengkapi.
Tuntaskan Kasus Fraud di Indofarma
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja BUMN Kesehatan meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menuntaskan kasus fraud yang terjadi di PT Indofarma Tbk (INAF).
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Kesehatan, Ridwan Kamil, menilai penyehatan Indofarma seharusnya bisa cepat terselesaikan. Sebab, Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih di bawah Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Erick juga memiliki tiga wakil menteri yang bukan orang baru di BUMN.
Kamil menyebut pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyisakan segudang pekerjaan rumah. Selain masalah kecurangan atau fraud Indofarma yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, Indofarma juga terancam bangkrut akibat kesalahan tata kelola direksi sebelumnya.
"Pak Erick sudah tahu persis keadaan di Indofarma dan BUMN farmasi lainnya, apalagi wakil menterinya ada tiga. Seharusnya segala permasalahan lebih cepat selesai," kata Kamil dalam keterangannya, Selasa (22/10).
Kamil mendesak Kementerian BUMN segera mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki Grup Indofarma. Jika terlalu lama, kondisi karyawan akan semakin memburuk dan biaya untuk menyelamatkan perusahaan farmasi itu akan semakin besar.
