Bahlil Ungkap Persiapan Rencana Prabowo yang Akan Pensiunkan PLTU dalam 15 Tahun
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 15 tahun mendatang. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brazil.
"Kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian, apa yang menjadi arahan sebagai bentuk daripada komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi, itu sebenarnya," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/11).
Bahlil menyebut Kementerian ESDM sedang mengkaji terkait dengan pensiun beberapa PLTU saat ini. Ia menilai pernyataan Prabowo sebagai bentuk komitmen dalam rangka Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.
"Tapi tidak mesti membebani negara kita dan masyarakat kita, ini yang kami lagi ada tinjau dan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di G20, harus dijalankan," sebutnya.
Ia menyampaikan, Kementerian ESDM sedang melalukan langkah-langkah pertemuan dengan lembaga keuangan maupun pembiayaan.
Prabowo sebelumnya menyatakan komitmen Indonesia untuk menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dalam 15 tahun ke depan,
Indonesia akan mengoptimalkan pembangunan lebih dari 75 gigawatt (GW) pembangkit energi terbarukan untuk menggantikan PLTU batu bara tersebut. Mantan Menteri Pertahanan itu menyotori Indonesia sebagai negara dengan cadangan energi panas bumi terbesar dunia. Indonesia juga memiliki potensi energi surya melimpah karena terletak di garis khatulistiwa.
"Dengan berbagai sumber energi terbarukan lainnya, kami optimis dapat mencapai target netral karbon sebelum tahun 2050," kata Prabowo.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo turut menagih komitmen dari negara-negara maju dalam memberikan kredit karbon kepada Indonesia. Permintaan itu mengacu pada peran Indonesia yang selama ini telah berkontribusi dalam mendinginkan dunia dan sering disebut sebagai paru-paru dunia.
Prabowo mengatakan Indonesia terbuka untuk mengoptimalkan potensi 557 juta ton kredit karbon sembari mewarkan kapasitas penyimpanan karbon terbesar di dunia. Namun, dia belum melihat janji negara-negara maju dalam memberikan kredit karbon yang telah lama ditawarkan kepada Indonesia.