Pemerintah dan DPR Kebut PP Inbreng Saham BUMN ke Danantara, Tuntas Akhir Maret
Ringkasan
- Pejabat AS dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi untuk membahas perjanjian mengakhiri perang Rusia-Ukraina, namun Ukraina tidak dilibatkan.
- Pemerintah Ukraina diminta berkonsultasi dengan Amerika Serikat sebelum membahas kesepakatan dengan Rusia.
- Amerika Serikat dikabarkan mengusulkan pengambilalihan 50% mineral penting Ukraina sebagai imbalan atas keterlibatannya dalam proses perdamaian.
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menargetkan inbreng saham BUMN ke Danantara ditargetkan rampung akhir Maret 2025. Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mengatakan BPI sedang membuat Peraturan Pemerintah alias PP mengenai inbreng.
Dony menjelaskan penyusunan PP sudah dibahas intens bersama kementerian BUMN dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. “Salah satunya soal inbreng. Tahapan selanjutnya yang harus kita lalui adalah segera melakukan inbreng," kata Dony ketika ditemui di Gedung DPR, Rabu (19/3).
Merujuk Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU BUMN nomor 19 tahun 2003 dijelaskan jika Danantara akan mengantongi 99% saham BUMN. Kemudian sebayak 1% saham BUMN dimiliki oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN, dalam bentuk saham Seri A Dwiwarna.
Berkaitan dengan penggabungan seluruh perusahaan milik negara dalam Danantara, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmadja mengatakan masih mengkaji nasib BUMN perusahaan umum (BUMN Perum). Menurut wamen yang biasa disapa Tiko itu, BUMN perum harus diubah menjadi Perseroan Terbatas alias PT bila akan dimasukkan menjadi bagian Danantara.
"Kalau ini BUMN non perum (BUMN dengan status PT) yang kami inbrengkan berhubungan dengan opersional," tuturnya.
Tiko juga menjelaskan alasan mengapa rapat bersama DPR bersifat tertutup. Ia menyebut sebab pembahasan masih teknis hingga soal kebijakan yang kompleks.
"Lalu ada kebijakan korporasi, akuntansi, hukumnya jadi membahas detail mengenai proses hukum dan akuntasinya lumayan teknis," ujar Tiko.
Sementara itu, Kepala Danantara Rosan Roeslaini sebelumnya mengatakan Danatara nantinya akan menjadi induk untuk seluruh BUMN yang saat ini sudah berdiri. Rosan mengatakan konsolidasi seluruh BUMN ke dalam Danantara segera diproses dan diharapkan rampung di semester I 2025.
Semula pemerintah menargetkan akan ada tujuh perusahaan yang bergabung dalam Danantara. Tujuh perusahaan itu adalah Indonesia Investment Authority atau INA, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan Mining Industry Indonesia atau MIND ID.
MIND ID merupakan holding BUMN tambang yang terdiri dari PT Antam Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk (TINS). Belakangan skenario ini berubah. Seiring dengan perjalanan waktu, Danantara akhirnya membawahi seluruh BUMN.
Adapun INA tidak jadi dilibatkan dan tetap menjadi lembaga sovereign wealth fund (SWF) yang mandiri. “Bukan hanya 7 BUMN, dan memang coba kami tingkatkan. Memang ada tahapannya yang kami akan konsolidasikan semua aset ini supaya create the value,” ujar Rosan usai peluncuran Danantara beberapa waktu lalu.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
