5 Larangan untuk Direksi BUMN Dinilai Jadi Sentimen Positif Buat Danantara

Pemberlakuan aturan ketat kepada direksi Badan Usaha Milik Negara dinilai bisa menjadi sentimen baik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sejumlah pakar menilai, aturan itu diyakini menjadi modal bagi Danantara untuk lebih berfokus pada kinerja. 

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai aturan seperti yang disampaikan Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria di acara Ikatan Alumni Fakultas Komunikasi atau IKA Fikom Universitas Padjadjaran pada Rabu (18/6) merupakan kebijakan bagus yang harus dijalankan.

“Selain mendorong efisiensi dan efektifitas kerja, ini juga mengirim pesan yang sangat positif kepada komunitas bisnis dan masyarakat luas,” ujar Wijayanto seperti dikutip Kamis (19/6). 

Dalam kegiatan Executive Breakfast Meeting Ika Fikom Unpad Dony menyampaikan bahwa Danantara telah mengeluarkan lima larangan yang kepada para direksi BUMN. Lima hal itu adalah tidak boleh berutang budi, tidak boleh ditekan pihak mana pun dalam bekerja, dilarang main golf di hari kerja karena buruk di mata publik, tidak boleh memiliki protokol dalam jumlah besar, dan melarang istri direksi ikut campur urusan kantor.

Dony mengatakan dirinya dan Danantara tidak bisa mentoleransi adanya direksi yang menggunakan waktu kerja untuk main golf. Ia menilai bukan hanya soal kepentingan pribadi, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga profesionalisme BUMN sebagai entitas korporasi.

Selain itu, ia juga meminta protokol direksi BUMN seperti ajudan berlebihan ditiadakan dan istri direksi dilarang ikut campur urusan kantor. “Juga saya tidak ingin istri direksi terlibat dalam urusan kantor, seperti menentukan dekorasi atau acara karena kantor bukan warisan orang tua,” ujar Dony.

Pentingnya Integritas Pengelolaan BUMN

Pegiat antikorupsi yang juga eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Lakso Anindito juga menilai pesan yang disampaikan Dony tersebut cenderung positif. Lakso berpendapat, larangan tersebut merupakan langkah yang baik sebagai simbol optimalisasi perbaikan BUMN dan mencegah penggunaan berbagai sarana dengan melanggar prinsip integritas. 

“Penting bahwa penguatan komitmen anti-korupsi melalui sistem, misalnya dengan konsistensi pengambilan keputusan sesuai prinsip business judgement rule memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi,” kata Lakso dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, pengamat komunikasi publik dari Universitas Padjajaran Dadang Rahmat Hidayat melihat bahwa Dony ingin menumbuhkan kepercayaan publik yang kuat dengan kebijakan terhadap direksi BUMN tersebut. Hal ini menjadi tugas bagi Dony yang juga menjabat Wakil Menteri BUMN itu dalam mengawal agenda besar Danantara. 

“Menurut saya itu untuk menunjukkan profesionalisme, karena esensi dari institusi bisnis negara ini adalah trust, jadi kalau hilang ya sudah dan hilang atau tidaknya trust ini by means of communication adalah dengan komunikasi tersebut yang di mana kegiatan-kegiatan itu bisa menimbulkan persepsi ketidakpercayaan,” kata Dadang.

Sebelumnya, dalam acara IKA Fikom Unpad (18/6), Dony menyampaikan bahwa ia kerap berpesan terhadap direksi-direksi BUMN agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak bagus di masyarakat.

Menurut Dony, hal-hal mendasar seperti disiplin dan sikap profesional sebenarnya adalah hal yang sederhana dan harus diterapkan para direksi. Sikap ini menurut dia menentukan perilaku seseorang di lingkungan kerja. 

Menanggapi larangan itu, Ketua IKA Fikom Unpad Hendri Satrio (Hensa) menilai banyak hal positif yang disampaikan Dony terkait dengan Danantara dalam acara tersebut. Ia menilai kebijakan itu merupakan cerminan pemahaman Dony atas arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.