CX Summit 2025, Jalin Tekankan Keamanan Sistem Pembayaran Nasional

Isu serangan siber, pencurian data, serta tren fraud menandakan urgensi bagi pelaku industri pembayaran untuk memprioritaskan keamanan data. Selain itu, ketersediaan infrastruktur berbagi, serta kolaborasi lintas sektor kini menjadi standar dalam industri sistem pembayaran.

Dengan begitu, sistem pembayaran nasional pada masa depan tidak lagi hanya mengutamakan kecepatan dan keamanan transaksi. Sebab, tantangan utama bukan lagi perkara teknologi melainkan membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.

Demikian ringkasan dari acara Jalin CX Summit 2025. Ini merupakan forum tahunan yang digelar PT Jalin Pembayaran Nusantara (“JALIN”), bagian dari Holding BUMN Danareksa. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan regulator, lembaga keamanan siber, asosiasi fintech, perbankan, dan penyedia teknologi global.

Mengangkat tema Building Collective Readiness Against Evolving Fraud Threats in Financial Industry, acara ini membahas arah baru ekosistem pembayaran nasional di tengah percepatan digitalisasi layanan keuangan.

“Ketahanan ekosistem digital Indonesia sangat bergantung pada kepercayaan publik,” kata Direktur JALIN Eko Dedi Rukminto dalam keterangan tertulis, Senin (11/8).

Menurutnya, isu tersebut bukan hanya persoalan industri, tetapi bagian dari kepentingan nasional. Dia menggarisbawahi soal perlunya menjamin perlindungan atas transaksi masyarakat, data keuangan tetap berdaulat, dan inovasi yang tetap berkembang sejalan dengan keamanan.

Sebagai perwakilan industri, Wakil Sekjen II Asosiasi Fintech Indonesia Saat Prihartono menyatakan, asosiasi mendorong kolaborasi antara pelaku fintech, perbankan, dan regulator untuk membangun standar pencegahan fraud yang konsisten, serta dapat diterapkan lintas platform.

Dari sisi regulator, Bank Indonesia menghadirkan regulatory sandbox sebagai sarana bagi perbankan, fintech, dan penyedia teknologi untuk menguji model bisnis baru secara terukur sebelum diterapkan secara luas.

Pendekatan ini dikatakan mempercepat pemanfaatan teknologi pembayaran yang lebih efisien dan inklusif, sembari memastikan standar keamanan dan tata kelola tetap terjaga.

“Infrastruktur pembayaran yang aman dan interoperabel adalah prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, inovasi tak akan punya ruang tumbuh,” ujar Farida. Ia juga mengimbuhkan, bank sentral tidak hanya mengatur tetapi turut menjadi katalis inovasi pembayaran digital.

Adapun, Cybersecurity Ventures memproyeksikan kerugian global akibat kejahatan siber akan menembus USD10,5 triliun pada 2025. Isu ini jelas akan menjadi ancaman bagi perekonomian.

Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 330 juta anomali siber sepanjang 2024. Ini menyiratkan tingginya intensitas serangan terhadap sektor digital nasional.

Sementara itu, IBM Cost of a Data Breach 2024 melaporkan rata-rata kerugian kebocoran data di Asia Tenggara mencapai USD3,2 juta per insiden, dengan sektor keuangan menjadi salah satu target utama.