Danantara Buka Suara soal Izin Prabowo Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mengubah regulasi untuk memberikan peluang bagi warga negara asing memimpin Badan Usaha Milik Negara. Direktur Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara Pandu Patria Sjahrir menyebut, perubahan ini memberikan ruang bagi kepemimpinan BUMN yang lebih terbuka dan berorientasi global.

“Bapak Presiden ingin ada pimpinan di BUMN yang berskala internasional karena keinginannya adalah membawa BUMN menjadi global champion,” kata Pandu kepada wartawan seusai agenda Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St Regis Jakarta pada (15/10) malam.

Meski demikian, Pandu menjelaskan, Danantara tetap mengutamakan putra-putri bangsa untuk menempati posisi strategis di BUMN. Pengisian posisi pejabat teras badan usaha negara oleh WNA hanya dilakukan jika tidak ditemukan kandidat yang sesuai di dalam negeri.

“Pemerintah cari dulu putra-putri bangsa yang terbaik, kemudian kita cari juga diaspora, dan kalau misalnya tidak ada diaspora baru international people,” ujarnya.  

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan telah mengubah aturan agar ekspatriat atau WNA dapat memimpin BUMN. 

"Saya sudah ubah aturan agar ekspatriat atau warga non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Saya sangat antusias dengan perubahan ini," kata Prabowo saat menjadi pembicara dalam Dialog ‘A Meeting of Minds’ dengan Steve Forbes pada Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10) malam. 

Perubahan aturan ini dilakukan melalui  pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan ini merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. 

Prabowo ingin BUMN dikelola standar bisnis internasional. Hal ini diharapkan mencakup hal tata kelola, efisiensi, dan kualitas sumber daya manusia. Ia juga telah memberi instruksi kepada pimpinan Danantara untuk merampingkan jumlah BUMN. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta untuk mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi kisaran 200 sampai dengan 240 perusahaan. "Dan mengelolanya dengan standar yang lebih tinggi," ujarnya. 

Prabowo menilai tingkat pengembalian atau return investasi BUMN yang saat ini cenderung berada di 1–2% harus ditingkatkan secara signifikan agar sejalan dengan standar perusahaan global.