Danantara Ambil Alih Proyek PLTSa Samarinda, Pemda Batal Gaet Investor Korsel

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mengambil alih penuh kendali dan kewenangan atas proyek strategis Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Desy Damayanti, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari regulasi terbaru pemerintah pusat pada 2026.

"Sesuai regulasi terbaru dari pemerintah pusat tahun 2026 ini, kami di daerah tidak lagi diperbolehkan melanjutkan kesepakatan mandiri dengan investor karena seluruh proyek PLTSa kini wajib satu pintu melalui Danantara," ujar Desy di Samarinda, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, kebijakan sentralisasi investasi itu secara otomatis membatalkan sejumlah rencana kerja sama yang sebelumnya telah dijajaki Pemerintah Kota Samarinda bersama mitra asing, khususnya dalam upaya membangun standar nasional pengelolaan energi berbasis sampah.

Imbas regulasi tersebut juga menghentikan proses negosiasi intensif yang telah berlangsung dengan investor asal Korea Selatan—yang turut terlibat dalam proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN)—sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik.

Desy menambahkan, pemerintah pusat memandang pengalihan kewenangan ke Danantara sebagai langkah strategis untuk memastikan keseragaman standar teknologi serta skema pembiayaan PLTSa di seluruh Indonesia, dengan pengawasan langsung oleh negara.

Pihaknya pun memastikan akan mematuhi aturan tersebut dengan segera menyerahkan seluruh dokumen studi kelayakan dan data teknis yang telah disusun pemerintah daerah kepada Danantara.

Meski kewenangan pelaksanaan kini berada di tangan pemerintah pusat, Desy menekankan bahwa persoalan lonjakan volume sampah di TPA Sambutan tetap mendesak dan perlu segera ditangani oleh pemegang kebijakan yang baru.

7 PLTSa Baru Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini

Danantara sebelumnya menargetkan tujuh proyek waste-to-energy (WtE) atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) masuk masa konstruksi pada awal tahun ini. Tujuh PLTSa di daerah operasi ini ditargetkan dapat beroperasi selambatnya April 2026.  

Danantara juga menyebut tingkat pengembalian investasi proyek waste-to-energy mendekati 10% per tahun. Alhasil, jumlah peminat proyek WtE  mencapai 200 entitas dari dalam dan luar negeri.  

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir menjelaskan salah satu pendorong tingkat pengembalian investasi adalah kepastian pasar. Sebab, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah wajib membeli energi hasil WtE senilai US$ 20 sen per kilowatt hour.  

"Menurut saya tingkat pengembalian investasi ini bagus atau high single digit. Maka dari itu, ada 200 perusahaan yang mendaftar ke proyek ini dan sudah diseleksi menjadi 24 perusahaan," kata Pandu di kantornya, awal November lalu.  

Dia menghitung biaya investasi setiap proyek WtE berada dalam rentang Rp 2,3 triliun sampai Rp 3,2 triliun. Adapun biaya investasi yang dikeluarkan akan bergantung pada teknologi yang digunakan pemenang tender. Dia menyampaikan, daya tarik proyek WtE terletak pada kepastian biaya konstruksi dan jadwal pengoperasian akibat dukungan pemerintah daerah. 

Pandu menartgetkan akan ada tujuh Pembagkit Listrik Tenaga Sampah berteknologi insinerator selambatnya April 2026 akibat bantuan lahan pemerintah daerah.  

Dia mencatat, lahan yang disiapkan pemerintah daerah untuk tujuh PLTSa tersebut memiliki luas setidaknya 5 hektare. Selain itu, lahan tersebut telah memiliki infrastruktur konektivitas yang dapat menampung 300 truk berkapasitas sekitar 3 ton per unit.