Pemerintah Akuisisi GoTo Lewat Danantara, Porsi Saham Ditingkatkan Bertahap

Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masuk sebagai pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). 

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pemerintah akan terus meningkatkan kepemilikan saham di perusahaan aplikator tersebut secara bertahap. 

“Kita sudah masuk terus akan kita tingkatkan secara bertahap,” kata Rosan ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, jakarta Pusat, Selasa (5/5). 

Rosan belum mengungkapkan secara rinci besaran kepemilikan saham Danantara di GoTo saat ini, begitu pula dengan target ke depannya. 

Informasi bahwa Danantara akan mengakuisisi sebagian saham perusahaan aplikasi ojol sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

Menurut dia, akuisisi tersebut tujuan utamanya untuk menurunkan potongan komisi pengemudi ojek online (ojol). Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 telah menurunkan potongan komisi pengemudi ojol dari 10-20%  menjadi 8%.

"Langkah paling pertama (setelah akuisisi) adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya aplikator mengambil 20% atau 10% menjadi hanya 8%," kata Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (1/5).

Hingga saat ini, belum ada keterbukaan informasi dari GOTO terkait pembelian saham oleh Danantara ini. Keterangan resmi yang dirilis perusahaan pada 1 Mei 2026 hanya menanggapi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan komisi mitra pengemudi (driver) dari 10-20% menjadi 8%.

"GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026," ujar Direktur Utama GOTO Hans Patuwo dalam keterangan resmi, Jumat (1/5). 

Menurut Hans, GoTo akan melakukan kajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait." kata dia.

Skema Negosiasi Privat

Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mengatakan meski pengumuman pembelian saham telah disampaikan ke publik pada 1 Mei 2026, detail transaksi di pasar sekunder belum tercermin dalam laporan kepemilikan di atas 5% yang dirilis Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Analis ISEAI menilai hal ini mengindikasikan Danantara kemungkinan masuk melalui skema negosiasi privat atau menggunakan porsi kepemilikan di bawah ambang batas pelaporan pada tahap awal. ISEAI menyebut tujuan utama aksi itu demi memperoleh kontrol kebijakan di level direksi atau komisaris.

Salah satu skemanya adalah pemberian golden share kepada Danantara, yang memungkinkan pemerintah memiliki hak veto atas keputusan strategis perusahaan, seperti penentuan tarif dan skema komisi.

“Dan kebijakan kesejahteraan pengemudi tanpa harus menjadi pemegang saham mayoritas,” kata analis ISEAI dalam risetnya, Senin (4/5).