Dari Dermaga ke Rantai Pasok: Jejak Digitalisasi yang Menggerakkan Arus Logistik

Truk-truk bermuatan semen, alat berat, hingga tangki curah terus berdatangan ke Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Nonpetikemas pada Sabtu (13/6) sore. Satu per satu kendaraan melambat di gerbang masuk sebelum naik ke jembatan timbang.

Di pos pemeriksaan, proses berlangsung dengan singkat. Data kendaraan muncul otomatis, palang terbuka, lalu menutup kembali beberapa detik kemudian untuk kendaraan berikutnya. 

Di belakangnya, antrean bergerak perlahan tetapi tak berhenti lama. Prosesnya pun berlangsung singkat. Dalam pantauan Katadata.co.id, waktu yang dibutuhkan tak sampai satu menit. 

Situasi ini berbeda jauh dibanding beberapa tahun lalu ketika antrean kendaraan kerap mengular berjam-jam hanya untuk menyelesaikan administrasi. Kini, sebagian besar proses berlangsung melalui sistem digital yang mempercepat arus kendaraan masuk ke kawasan pelabuhan.

"Sudah jarang sekali ada penumpukan di pintu masuk," ujar Anto, salah seorang pekerja di kawasan pelabuhan yang ditemui sore itu.

Anto sudah cukup lama bekerja di kawasan pelabuhan untuk melihat perubahan itu. Ia masih mengingat ketika kendaraan harus menunggu giliran berjam-jam hanya untuk menyelesaikan administrasi.

Di masa lalu, sopir harus turun dari truk dan pergi ke loket untuk melengkapi dokumen sebelum mendapatkan izin masuk. Kini sebagian besar proses itu selesai sebelum kendaraan tiba di terminal. 

Dari gerbang masuk, aktivitas berlanjut ke sisi dermaga. Di area lain, alat berat memindahkan muatan general cargo ke lapangan penumpukan. Truk-truk yang baru saja melewati gerbang bergerak menuju titik bongkar muat tanpa harus menunggu lama. 

Perubahan yang terjadi di PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok mungkin terlihat sederhana. Namun di negara kepulauan seperti Indonesia, setiap jam yang berhasil dipangkas di pelabuhan berarti penghematan biaya logistik. Dampaknya tidak berhenti di kawasan dermaga, tetapi menjalar hingga ke harga barang, efisiensi distribusi, dan daya saing industri nasional.

Besarnya biaya logistik bukan sekadar persoalan ongkos transportasi. Jika pelabuhan peti kemas sering menjadi wajah perdagangan internasional, pelabuhan nonpetikemas justru menjadi tulang punggung distribusi berbagai komoditas strategis yang menopang industri nasional. Apalagi kontribusi cabang Tanjung Priok terhadap pendapatan Pelindo Multi Terminal Group bahkan mencapai 58,82%, menjadikannya cabang terbesar di lingkungan PTP Nonpetikemas.

Di Tanjung Priok, aktivitas didominasi bongkar muat curah cair, curah kering, dan general cargo seperti CPO, semen, beras, alat berat, kendaraan, serta berbagai bahan baku industri.  Karena itu, setiap keterlambatan bongkar muat berpotensi meningkatkan biaya distribusi pupuk ke sentra pertanian, bahan baku ke kawasan industri, hingga kebutuhan pokok ke daerah terpencil. 

Semakin panjang waktu tunggu dan semakin banyak hambatan dalam rantai pasok, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung pelaku usaha maupun konsumen. Dengan begitu, perbaikan sistem logistik menjadi agenda strategis pemerintah. 

Dari Proses Berlapis ke Ekosistem Digital

Bagi banyak pelaku usaha, efisiensi logistik sering kali ditentukan oleh hal-hal yang tidak terlihat. Sebelum gelombang digitalisasi masuk ke sektor kepelabuhanan, proses bongkar muat tidak hanya bergantung pada kesiapan kapal dan alat bongkar muat, tetapi juga pada kelancaran administrasi yang melibatkan banyak pihak.

Dahulu dokumen masih diproses secara manual, koordinasi antarinstansi berlangsung dalam sistem yang berbeda-beda, sementara pengguna jasa harus melalui berbagai tahapan administrasi sebelum barang dapat dibongkar atau dikirim. Ketika salah satu mata rantai mengalami keterlambatan, dampaknya dapat menjalar ke seluruh proses logistik.

Sementara sore itu, Katadata.co.id melihat proses pendataan yang jauh lebih efisien. Ketika sebuah truk tangki berhenti di atas jembatan timbang, data kendaraan langsung muncul di layar operator. Beberapa detik kemudian palang terbuka dan kendaraan bergerak menuju area bongkar muat. 

Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, menilai tantangan terbesar logistik nasional bukan hanya berada di dalam pelabuhan, melainkan pada keterhubungan seluruh ekosistem logistik. Dia menilai efisiensi di pelabuhan sebenarnya hanya satu bagian dari rantai logistik yang panjang.

"Tantangan yang masih sering ditemui adalah sinkronisasi antara kegiatan di pelabuhan dengan proses di luar pelabuhan, seperti ketersediaan angkutan darat, kesiapan dokumen, hingga konektivitas dengan kawasan industri dan pusat produksi,” ujar Indra seperti dikutip dari siniar yang diakses pada Minggu (14/6).

Menurut Indra, transformasi digital yang dijalankan PTP Nonpetikemas tidak hanya berfokus pada percepatan bongkar muat, tetapi juga membangun keterhubungan antarproses dalam rantai pasok. Melalui sistem operasional berbasis digital, perencanaan kegiatan kapal dapat dilakukan lebih baik, penjadwalan menjadi lebih terukur, dan produktivitas terminal dapat dipantau secara real time.

Digitalisasi tersebut mencakup sistem operasi terminal melalui penerapan PTOS-M, integrasi layanan perizinan, serta keterhubungan dengan platform logistik nasional yang memungkinkan proses administrasi berlangsung lebih cepat dan terukur. Berbagai layanan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat diakses secara elektronik sehingga memangkas waktu administrasi dan mengurangi potensi hambatan dalam proses layanan.

Sebagai contoh, sebelum digitalisasi sopir harus membawa dokumen fisik ke beberapa loket untuk mendapatkan izin masuk. Kini data kendaraan, muatan, jadwal bongkar muat, hingga pembayaran dapat diproses secara elektronik sebelum kendaraan tiba di terminal. 

Perubahan itu berdampak langsung terhadap waktu layanan kapal. Indra mengatakan jika sebelumnya proses bongkar muat membutuhkan waktu berhari-hari, digitalisasi memungkinkan perencanaan yang lebih presisi sehingga produktivitas terminal meningkat dan waktu sandar kapal dapat ditekan.

“Port time semakin pendek. Jadi kalau yang biasanya bongkar sekian ribu ton itu butuh dua hari, bagaimana caranya bisa satu hari. Ini yang selalu kita upayakan dan sajikan pada pelanggan,” kata Indra.

Menurut Indra, produktivitas yang stabil membuat pelanggan dapat memperkirakan waktu penyelesaian bongkar muat secara lebih akurat sehingga perencanaan distribusi menjadi lebih efisien. Selain itu integrasi dengan Bea Cukai, karantina, Kementerian Perhubungan, Inaportnet, dan National Logistics Ecosystem (NLE)  juga dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan pemeriksaan. 

Pandangan serupa datang dari pelaku pelayaran. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai digitalisasi yang dilakukan operator pelabuhan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepelabuhanan.

Menurut dia, transformasi digital telah membantu mempercepat proses layanan dan mendorong transparansi yang lebih baik dalam aktivitas logistik. Namun efektivitasnya akan semakin besar apabila sistem yang dibangun terhubung dengan platform milik pemangku kepentingan lain, termasuk Inaportnet yang dikembangkan pemerintah.

“Digitalisasi merupakan salah satu upaya untuk membuat sistem logistik kita lebih efisien. Sejauh ini sudah berjalan baik, namun harus didukung integrasi antarsistem, mekanisme layanan yang jelas ketika terjadi gangguan, serta perawatan yang berkelanjutan,” ujar Carmelita kepada Katadata.co.id.

Ia menambahkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan digitalisasi yang tidak berhenti di pelabuhan. Integrasi juga perlu diperluas ke layanan pergudangan, perizinan, kepabeanan, hingga sistem pelacakan barang lintas moda transportasi agar rantai pasok dapat terhubung dari pelabuhan sampai ke gudang penerima barang.

Aktivitas di dermaga PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Sabtu (13/6) (Katadata/ Ira Guslina)

Dari Efisiensi Dermaga ke Efisiensi Rantai Pasok 

Digitalisasi rantai pasok di pelabuhan yang kini tengah dikebut berdampak terhadap arus logistik. Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat biaya logistik Indonesia mencapai 14,29% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 2.799,2 triliun. Angka tersebut memang sudah turun dibanding satu dekade lalu, namun masih lebih tinggi dibanding negara-negara maju yang rata-rata berada di kisaran 8% hingga 10% dari PDB. 

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan persoalannya bukan semata pada pelaku usaha. Mereka menilai reformasi logistik merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan, integrasi sistem, dan kepastian hukum.

“Ketika kapasitas infrastruktur, konektivitas, dan koordinasi berjalan selaras, logistik tidak lagi menjadi beban biaya, tetapi aset strategis yang memperkuat daya saing Indonesia,” tulis Apindo dalam pernyataan resmi yang dikutip Minggu (14/6). 

Menurut laporan World Customs Organization (WCO), implementasi NLE mampu memangkas rata-rata waktu proses layanan logistik hingga 57,7% dan menurunkan biaya hingga 37,6% pada sejumlah layanan terkait perizinan, kapal, dan arus barang.

Perbaikan juga tercermin dalam Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan logistik, pelacakan barang, dan digitalisasi rantai pasok Indonesia. Adapun Bank Dunia mencatat digitalisasi rantai pasok menjadi salah satu faktor penting yang mampu memangkas keterlambatan di pelabuhan dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional. 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan  Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 % dari PDB pada 2029. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Bagi pelaku industri, logistik yang efisien bukan hanya soal biaya transportasi yang lebih murah. Yang lebih penting adalah kepastian bahwa barang tersedia saat dibutuhkan atau dikenal dikenal sebagai just in time, yakni ketika bahan baku atau barang datang tepat waktu sesuai kebutuhan produksi. Indra menyebut pelabuhan memegang peran sentral dalam mewujudkan konsep tersebut.

“Ini yang kalau bisa dijaga oleh pelabuhan. Rantai utama logistik itu ada di pelabuhan,” kata Indra. 

Menurut Indra, ketika kapal dapat bersandar sesuai jadwal, proses bongkar muat berlangsung lebih cepat, dan dokumen terselesaikan tanpa hambatan, biaya yang harus ditanggung pengguna jasa ikut berkurang. Perusahaan tidak perlu menahan stok terlalu lama di gudang, sementara distribusi barang ke kawasan industri dan pusat produksi dapat berlangsung lebih lancar.

Di balik sistem digital tersebut, terminal nonpetikemas juga ditopang infrastruktur fisik yang besar. PTP Nonpetikemas cabang Tanjung Priok misalnya memiliki dermaga sepanjang 3,3 kilometer hingga area penumpukan lebih dari 158 ribu meter persegi. Kombinasi keduanya membuat perencanaan dan pelaksanaan bongkar muat berjalan lebih terukur. 

Bagi PTP Nonpetikemas, peningkatan efisiensi layanan bukan semata untuk mempercepat aktivitas bongkar muat, tetapi juga mendukung kelancaran rantai pasok nasional. Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas  Fiona Sari Utami mengatakan perusahaan berupaya menciptakan kepastian layanan yang semakin cepat, konsisten, dan terukur.

“Transformasi yang dijalankan PTP Nonpetikemas telah mendorong peningkatan produktivitas operasional di sejumlah terminal serta mendukung pertumbuhan arus barang yang dilayani perusahaan,” ujar Fiona kepada Katadata.co.id. 

Kemampuan menangani arus barang yang terus meningkat menjadi salah satu indikator dampak transformasi tersebut. Sepanjang 2025, throughput Pelabuhan Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok mencapai 16,19 juta ton, melampaui target perusahaan. 

Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok Budi Utoyo mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya standardisasi layanan dan digitalisasi proses operasional yang membuat perencanaan kegiatan kapal serta bongkar muat menjadi lebih terukur. 

"Realisasi throughput hingga Desember 2025 menjadi bukti konsistensi kami dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional," katanya.

Upaya digitalisasi yang dilakukan pelabuhan juga sejalan dengan target besar pemerintah dan pelaku industri logistik untuk menurunkan biaya logistik nasional. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) M. Akbar Djohan mengatakan transformasi logistik membutuhkan dukungan kuat pemerintah karena melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas sektor.

“Kami kembali mengharapkan dukungan dan komitmen dari pemerintah untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional, dari kisaran 14% menuju 10% dalam satu hingga dua tahun ke depan, dan secara bertahap menjadi single digit dalam beberapa tahun berikutnya,” ujar Akbar. 

Ia menambahkan target tersebut merupakan tantangan bersama seluruh ekosistem logistik nasional. Menurut dia, penurunan biaya logistik tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan integrasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan koordinasi yang lebih baik antarinstansi.

Dari Dermaga, Mengalir ke Seluruh Penjuru Negeri

Di balik kesibukan dermaga, terdapat peran yang jauh lebih besar untuk memastikan barang terus bergerak dan ekonomi tetap berdenyut. Manfaatnya tidak berhenti di kawasan pelabuhan. Ketika bahan baku tiba tepat waktu di pabrik, pupuk tersedia saat petani membutuhkan, komoditas energi bergerak tanpa hambatan, dan biaya distribusi semakin kompetitif, dampaknya menjalar ke seluruh rantai pasok nasional.

Fiona menjelaskan dalam skala lebih luas dampak transformasi yang telah dilakukan PTP Non Petikemas akan semakin terasa dalam jangka panjang. Yang paling terasa adalah sistem logistik yang semakin efisien dan andal. 

“Ketika arus barang bergerak lebih cepat dan biaya logistik semakin kompetitif, manfaatnya akan dirasakan oleh banyak sektor, mulai dari industri, perdagangan, hingga masyarakat sebagai konsumen," ujar Fiona lagi. 

Dari dermaga-dermaga yang sering luput dari sorotan itulah, transformasi logistik Indonesia terus bergerak. Membawa lebih dari sekadar barang, tetapi juga efisiensi, daya saing, dan peluang pertumbuhan ekonomi.

Di gerbang terminal nonpetikemas sore itu, palang terus terbuka dan menutup mengikuti kedatangan truk-truk yang membawa aneka rupa barang termasuk semen, pupuk, hingga bahan baku industri. Dari pelabuhan, efisiensi mengalir menuju pabrik, pasar, dan rumah-rumah di berbagai penjuru Indonesia.