Prabowo Ingin Tutup Ratusan Perusahaan BUMN, Bagaimana Nasib Karyawannya?

Presiden Prabowo Subianto ingin memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000 perusahaan menjadi 250 perusahaan. Meski demikian, Chief Operating Officer (COO) Danantara memastikan seluruh karyawan perusahaan negara yang terdampak perampingan akan tetap dipertahankan. 

"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kami akan bikin tinggal sekitar 300," kata Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI), Minggu (28/6), seperti dikutip dari Antara.

Prabowo pun mendapat kepastian dari Dony Oskaria yang juga berada di lokasi bahwa jumlah perusahaan negara akan dirampingkan menjadi sekitar 250 perusahaan. Ia pun menekankan bahwa perampingan diperlukan agar BUMN tidak lagi terbebani biaya operasional yang tinggi.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tuturnya.

Menurut Prabowo, rasionalisasi harus segera diselesaikan agar perusahaan negara menjadi lebih efisien dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Transformasi pun akan dilakukan dalam dua tahun. 

Di sisi lain, Dony memastikan memastikan proses perampingan BUMN tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony.

Ia menjelaskan, Danantara saat ini sedang melakukan streamlining (perampingan) terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026. Menurutnya, sekitar 52% BUMN masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp20 triliun sehingga konsolidasi menjadi langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi.

Meski demikian, Dony memastikan seluruh tenaga kerja tetap dipertahankan karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh dari proses restrukturisasi.

"Kami hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp 2 sampai Rp 3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun," katanya.

Ia kembali menyatakan tidak ada pengurangan pegawai dalam proses konsolidasi tersebut. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.

"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," katanya dengan tegas. 

Selain memastikan tidak ada PHK, Dony menyebut program konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp 50 triliun setiap tahun. Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.

Menurut Dony, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS. Langkah serupa juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.