Bappenas : Pemindahan Ibu Kota Tingkatkan Lapangan Kerja di Kalimantan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai pemindahan ibu kota negara akan memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional. Salah satunya adalah peningkatan kesempatan kerja di Kalimantan.
Dia bahkan menyebut pemindahan ibu kota akan meningkatkan kesempatan kerja di Kalimantan sebesar 10,5% dan secara nasional sebesar 1%. Peningkatan kesempatan kerja terbuka seiring banyaknya pembangunan proyek baru. Adapun pembangunan proyek ibu kota baru nantinya akan didominasi pihak swasta.
Bambang mencontohkan, proyek senilai Rp 1 triliun dalam pengembangan ibu kota baru nantinya bisa menyerap 14 ribu tenaga kerja. Sedangkan ia memproyeksi nilai investasi proyek konstruksi yang akan dikerjakan disana bisa mencapai ratusan triliun.
Dalam proyeksi Bappenas, pembangunan ibu kota baru juga akan menopang investasi riil di Kalimantan Timur sebesar 47,7%, atau di Pulau Kalimantan sebesar 34,5%. "Sedangkan secara nasional sebesar 4,7%," ucap Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (18/9).
Dengan pemindahan ibu kota, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga diperkirakan meningkat 7,3%. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi nasional akan tumbuh 0,6%.
(Baca: PKS Sebut Tak Ada Urgensi Pindah Ibu Kota)
Dirinya pun turut mengharapkan investasi bidang properti ikut meningkat seiring pembangunan ibu kota baru. "Kebetulan ibu kota baru bukan berfokus di manufaktur, tapi properti. Kami mencoba mengarahkan pembangunan ibu kota baru sebagai countercyclical menghadapi resesi tahun depan," katanya.
Untuk itu, pemerintah menawarkan proyek pembangunan perumahan atau real estate di ibu kota baru Indonesia kepada para pengusaha properti. Ia menjelaskan, desain tempat tinggal di ibu kota baru nantinya akan seperti rumah susun atau apartemen dinas sehingga tak memakan banyak lahan.
Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani turut mengharapkan pemindahan ibu kota dapat mendorong peningkatan industri properti. Hal ini dijelaskan ia karena pemindahan ibu kota akan menggunakan sekema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.
"Kalau kami melihat ini sudah diputuskan, tidak ada kata mundur atau mempertanyakan kenapa harus pindah. Maka kami minta organisasi di bawah Kadin bisa memanfaatkan momentum ini," ujar Rosan saat ditemui di sela acara yang sama.
(Baca: Kemenkeu Jelaskan Aset yang Potensial Dijual untuk Danai Ibu Kota Baru)
