DPR Setuju Pemerintah Tarik Utang Rp 352 Triliun Tahun Depan
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyetujui pembiayaan utang Rp 351,85 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2020. Jumlah tersebut lebih rendah dari target tahun ini Rp 359,25 triliun.
"Saya ketok palu ya, saya harap seluruh anggota sepakat dengan pembiayaan utang di 2020 sebesar Rp 351,853 triliun," ucap Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam rapat RAPBN 2020, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9).
Pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 389,32 triliun dan pinjaman secara neto sebesar Rp 37,46 triliun. Secara rinci, pinjaman neto terdiri atas pinjaman dalam negeri (PDN) neto sebesar Rp 1,3 triliun dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp 38,76 triliun.
(Baca: Naikkan Target Dividen BUMN 2020 Jadi Rp 49 T, DPR Tuntut Kerja Keras)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan pembiayaan utang tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Rasio utang akan dikendalikan kisaran yang aman yakni 29,4% - 30,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Biaya utang akan diupayakan seefisien mungkin lewat yield dan cost of funds yang kompetitif. Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan instrumen utang yang lebih produktif. “Seperti sukuk pembiayaan proyek untuk mendukung proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur," kata Suahasil.
Selain itu, pemerintah akan menjaga komposisi utang valas dan utang rupiah untuk mengendalikan risikonya terhadap perekonomian. Pemerintah akan memprioritaskan sumber pembiayaan rupiah dan melakukan pendalaman pasar keuangan domestik dengan memperbesar SBN ritel.
Suahasil mengatakan, pemerintah akan melanjutkan inovasi dalam produk dan strategi pemasaran SBN ritel guna memaksimalkan potensi investor ritel.
