Strategi Bappenas Atasi Defisit Transaksi Berjalan dalam Lima Tahun
Defisit transaksi berjalan menjadi masalah menahun sejak 2012. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memasukkan upaya mengatasi defisit transaksi berjalan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Lima tahun di RPJMN kami berupaya memperbaiki defisit perdagangan dan defisit tarnsaksi berjalan," kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai menghadiri acara Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5).
Menurut dia, defisit transaksi berjalan disebabkan oleh neraca dagang yang masih mengalami defisit atau surplus masih kecil. Karena itu, pemerintah telah merumuskan upaya peningkatan ekspor, baik ekspor sumber daya alam dan produk manufaktur.
Selain itu, ekspor jasa juga akan ditingkatkan dengan mendorong jasa pengangkutan kapal. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja neraca jasa Indonesia.
Langkah tersebut juga diiringi peningkatan devisa dari sektor jasa. Caranya, pemerintah akan menggenjot pariwisata guna mendorong turis masuk ke dalam negeri. Konsumsi turis di dalam negeri dapat menambah devisa Indonesia.
Kemudian, sektor jasa yang masih defisit juga akan diperbaiki. Adapun, neraca jasa Indonesia juga mengalami defisit tahunan. Pada 2018, beberapa sektor jasa yang menyebabkan defisit antara lain transportasi, pemeliharaan dan perbaikan, keuangan, penggunaan hak cipta, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan meningkatkan investasi dalam lima tahun ke depan. Fokusnya adalah mendorong investasi berorientasi ekspor. "Prioritasnya mesin dan peralatan elektronik, industri makanan dan minuman, otomotif, dan industri kimia," ujarnya.
(Baca: Jokowi Jengkel Soal Investasi, Luhut Minta Pemimpin Daerah Lebih Aktif)
Jokowi Jengkel Investasi Berbelit-Belit
Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat mengatakan, masalah yang dihadapi Indonesia salah satunya defisit transaksi berjalan. "Problem kita defisit transaksi berjalan dan neraca dagang. Artinya kita butuh investasi dan ekspor," ujarnya.
Jokowi mengeluhkan izin investasi usaha yang masih berbelit-belit. Ia mengklaim, ada banyak investor yang tertarik masuk ke Indonesia sejak ia memerintah. Namun, rencana itu urung terlaksana karena perizinan di Indonesia rumit. “Jengkel saya,” katanya.
Dia mencontohkan, perizinan pembangkit listrik tenaga uap, tenaga angin, serta tenaga panas bumi masih rumit. "Lima tahun lalu saya cek 259 izin. Apa tidak terengah-engah investor? Siapa yang kuat? Bisa 10 koper (dokumen perizinannya),” katanya.
(Baca: Jokowi: 5 Tahun ke Depan Saya Tanpa Beban, yang Terbaik untuk Negara)
