Pemilu Usai, BKPM Dorong Pembahasan Revisi DNI
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai proses revisi Peraturan Presiden mengenai daftar negatif investasi (DNI) sudah tidak ada hambatan lagi lantaran pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) telah berakhir. Dengan demikian, pemerintah dapat melanjutkan pembahasan revisi DNI agar dapat segera meluncurkan beleid tersebut.
"Pembahasan DNI sempat terhenti menjelang pemilu. Tapi sekarang sudah tidak ada alasan lagi," kata Direktur Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan dalam Outlook Danareksa di Jakarta, Rabu (24/4).
Indra mengatakan, revisi DNI akan dilakukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor yang terkait ekonomi kreatif dan digital. Revisi ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Namun, pembahasan menjadi lebih mudah dilakukan dibandingkan masa sebelum pemilu berlangsung.
Menurut Indra pemerintah juga sempat mengkaji pembukaan sektor pendidikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 100%. Sementara, sektor pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibuka 67%. Namun, besaran porsi kepemilikan tersebut dapat berubah dalam pembahasan lebih lanjut.
(Baca: Tunda Pelonggaran Investasi Asing, Istana Presiden: Untuk Lindungi UKM)
Selain itu, kata Indra, BKPM mempertimbangkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Namun, pengembangan UMKM digital tersebut juga akan dikaitkan dengan peraturan perpajakan yang tidak membebani pelaku. "Masalah perpajakan itu sangat sensitif terhadap perkembangan UMKM," ujarnya.
Adapun rencana revisi DNI sudah ada dalam paket kebijakan ekonomi XVI. Revisi tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun lalu namun masih terhambat hingga saat ini.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong juga mengatakan pemerintah sedang berupaya membuka sektor pendidikan bagi investor asing. Hal tersebut untuk menggenjot sektor jasa serta menarik devisa lebih banyak. “Sudah ada minat dari Australia sebagai tujuan nomor satu mahasiswa kita,” kata dia.
