Banyak Tekanan Ekonomi, Kepala BKPM Khawatirkan Prospek Investasi 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengkhawatirkan prospek investasi di tahun 2020. Hal ini mengikuti kondisi perekonomian saat ini yang dibayang-bayangi sejumlah tekanan dan distorsi akibat akumulasi dari tahun sebelumnya.
Pada 2018, menurut dia, gejolak global benar-benar parah sehingga berbagai negara gagal mengantisipasi kondisi eksternal. Perkiraan pelaku pasar yang semula optimistis justru meleset dari dugaan sebelumnya. Masalah ini harus ditangani segera begitu pemilu selesai. “Kalau tidak dibereskan, bisa meledak di 2020 atau 2021,” kata Tom Lembong di Jakarta, Rabu (13/2).
(Baca: Negosiasi Dagang AS-Tiongkok Buat Investor Grogi, Kurs Rupiah Tertekan)
Tekanan eksternal seperti pecahnya perang dagang Amerika dan Cina serta agresifnya kenaikan bunga acuan oleh bank sentral Amerika, The Federal Reserve. Kondisi seperti ini yang turut mempengaruhi penurunan investasi asing di seluruh dunia sebesar 20 %. Seiring dengan hal itu, penurunan penanam modal asing (PMA) di Indonesia 8,8 % menjadi Rp 392,7 triliun dari tahun sebelumnya.
Pada 2019, penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) juga dinilai memberikan dampak perlambatan investasi asing langsung. Sebenarnya, hal ini kerap terjadi setiap pelaksanaan pemilu. “Setelah pemilu baru ada recovery cukup kencang,” ujarnya. Setelah pemilu usai, banyak tugas yang harus dibenahi dampak dari distorsi dalam perekonomian tadi.
Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengakui ada sejumlah kendala terhadap prospek investasi ke depan, salah satunya ialah sistem Online Single Submission (OSS). “OSS banyak masalah, banyak kendala,” kata Faisal.
Di sisi lain, proses birokrasi kebijakan yang cenderung lama akan menghambat investasi. “Pak Thomas biasa kerja di lingkungan tidak basa-basi. Dia lihat lama-lama repot juga,” ujarnya.
(Baca: Sistem Online Perizinan Usaha Dituding Hambat Investasi Asing 2018)
Penurunan investasi asing langsung pada 2018 memang sempat ditengarai terkait pemberlakuan OSS. Peneliti Institute for Development of Economics adn Finance (INDEF) Ariyo D.P. Irhamna mengatakan sistem OSS masih memiliki beberapa kendala sehingga menjadi penghambat masuknya investasi asing.
OSS diluncurkan pada Juli tahun lalu setelah beberapa kali diundur lantaran belum siap. Akhirnya, OSS dipindahkan dari BKPM ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sejak itulah investasi asing melambat.
Seharusnya, sistem OSS memang ditangani oleh BKPM. Namun, penanganannya diambil-alih sementara oleh Kemenko Perekonomian pada Juli-Desember 2018 lantaran Sumber Daya Manusia (SDM) di BKPM belum siap. Sistem OSS resmi dialihkan kembali ke BKPM mulai Januari 2019.
(Baca:Kepala BKPM Akui Realisasi Investasi 2018 Mengecewakan)
Seiring pemberlakuan sistem baru, investor pun mengantre mulai pagi di kantor layanan untuk melakukan konsultasi. Meski datang lebih awal, investor tetap menunggu selama berjam-jam untuk sesi tukar pertimbangan ini.
