Di Forum G20, Sri Mulyani Paparkan Strategi Buat Menarik Investasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menjadi pembicara dalam diskusi panel Investor Forum pada rangkaian Forum G20. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani pun berbagi mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam menarik investasi jangka panjang guna memacu perekonomian.
Menurut dia, terdapat tiga faktor penting untuk bisa menarik investasi jangka panjang. Pertama, kebijakan publik harus dirancang secara baik dan stabil agar terdapat kepastian hukum dan investasi. Kedua, pemerintah harus dapat menjadi institusi yang dipercaya dengan reputasi yang baik. Ketiga, pemerintah harus bisa menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.
Dengan melihat ketiga faktor tersebut, pemerintah Indonesia sendiri telah membuat inovasi berupa skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha atau Public Private Partnership (PPP). Kerja sama ini untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
“Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berbagai inovasi tersebut,” demikian tertulis dalam siaran pers Kementerian Keuangan, mengutip pernyataan Sri Mulyani pada acara Investor Forum yang merupakan rangkaian Forum G20 di Buenor Aires, Argentia, Jumat (29/11).
(Baca juga: Butuh Investasi Rp 5.600 Triliun agar Ekonomi 2019 Tumbuh 5,3%)
Ia juga menyebut kondisi perekonomian yang baik sebagai modal Indonesia dalam menarik investasi jangka panjang. Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil pada level 5,08% pada triwulan III tahun ini, dengan proyeksi inflasi 3,5% sepanjang tahun ini, dan tren investasi meningkat memberikan imbas positif terhadap perekonomian.
Meskipun, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan risiko global karena adanya peningkatan tensi perang dagang dan pengetatan likuiditas.
Adapun di tengah tantangan global dan domestik, ia menyatakan pemerintah Indonesia telah menyiapkan sederet strategi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kompetisi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Ia memaparkan bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan 16 paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan izin usaha melalui online single submission dan perluasan insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowances. Langkah ini untuk meningkatkan investasi.
(Baca juga: Aturan Baru Tax Holiday Berlaku, Tarik Investasi Jumbo Ekonomi Digital)
Selain itu, pemerintah melakukan deregulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti penjaminan atas pinjaman kepada BUMN yang menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak.
Pemerintah juga melakukan reformasi institusi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, di antaranya dengan pembuatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), penggabungan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Pusat Investasi Pemerintah untuk memperkuat kemampuan pembiayaan, pendirian Lembaga Manajemen Aset Negara untuk menyediakan tanah pada proyek strategis nasional, dan pendirian Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) untuk menjamin proyek yang bukan dengan skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Lebih lanjut, untuk meningkatkan peran swasta, pemerintah telah menyusun beberapa insentif skema pembiayaan antara lain Viability Gap Funding (VGF), Availability Payment, Lan Revolving Funf, Risk Sharing Guideline, dan Tax Holiday.
Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani juga menyinggung soal skema pembiayaan inovatif untuk pembangunan yaitu SDG Indonesia One. Skema ini menggabungkan pembiayaan pembangunan dari sumber campuran yaitu hibah dan investasi swasta.
Adapun acara Investor Forum yang dihadiri investor, kepala negara, menteri keuangan, regulator, dan lembaga keuanga tersebut bertujuan untuk menyusun rencana aksi untuk meningkatkan perputaran modal dalam investasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Hadir membuka forum tersebut Menteri Keuangan Argentina Nicolas Dijovne dan Presiden Bank Dunia Jim Ying Kim. Selain Sri Mulyani, pembiacara lain dalam forum tersebut yakni Menteri Keuangan Chile Felipe Larrain, CEO Bank of Amerika Brian Moynihan, CEO Amundi Yves Perrier, dan CEO Aviva International Insurance Maurice Tulloch.
