Pemerintah Imbau Penerima Bansos Program Keluarga Harapan Tak Merokok
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyarankan agar penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak merokok. Sebab, konsumsi rokok banyak menggerus pendapatan riil.
"Upah riil terganggu sampai 10-11% (karena konsumsi rokok). Lebih baik diganti telur, daging ayam atau yang menunjang kebutuhan makanan," kata Bambang dalam diskusi Fakta Penurunan Angka Kemiskinan di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Senin (30/7).
(Baca juga: Anggaran Program Keluarga Harapan 2019 Ditambah Rp 14 Triliun)
Ia pun menekankan pentingnya peran pendamping dalam mengawasi pemanfaatan bansos PKH. Tujuannya, agar pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan data Kementerian Sosial, dari total 10 juta keluarga penerima PKH tahun ini, total pendamping tercatat sebanyak 40.225 orang.
Sejatinya, bansos PKH sejatinya ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan. Beban pengeluaran yang dimaksud yakni seperti untuk makanan bergizi hingga sekolah anak.
Adapun Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan komoditas rokok dan beras memang paling besar porsinya dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. "Kalau komponen rokok dikeluarkan, garis kemiskinan menurun dan penduduk miskin turun," ujarnya.
Menurut dia, saat ini, jumlah perokok baik penduduk miskin maupun tidak miskin masih tinggi. Adapun kenaikan signifikan harga rokok dinilainya tidak akan banyak menekan konsumsi rokok. Meskipun, berdasarkan survei Universitas Indonesia (UI), kenaikan harga rokok hingga Rp 70 ribu bakal mengurangi jumlah perokok.
Penyebabnya, masyarakat masih banyak yang melakukan inovasi dengan membuat rokok linting. Ia pun menilai, solusi terbaiknya adalah pemerintah melakukan sosialisasi untuk mengurangi jumlah perokok. "Perlu sosialisasi sejak dini mengenai bahaya rokok," ujar dia.
