Jokowi Minta Sri Mulyani dan Darmin Evaluasi Fasilitas Insentif Pajak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mengevaluasi lagi insentif yang dapat ditawarkan kepada para investor. Hal ini mengingat pemanfaatan insentif seperti fasilitas libur pajak (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance) oleh investor masih sangat rendah.
Secara khusus, Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengkalkulasi ulang fasilitas ini. "Insentif lainnya dalam paket kebijakan saya minta juga dikawal," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2).
(Baca: Temui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu Investasi)
Dia menilai evaluasi dan perbaikan fasilitas pajak ini sangat penting, mengingat negara lain juga menawarkan insentif yang menarik. Perbaikan yang diharap juga dilakukan adalah dengan berinovasi dalam memangkas perizinan serta regulasi yang menghambat investasi.
"Saat saya berkunjung ke India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka, mereka juga melakukan hal yang sama," ujar Jokowi.
Presiden juga mengatakan bahwa Darmin telah melaporkan rencana beroperasinya sistem perizinan usaha terintegrasi secara online pada bulan depan. Menurutnya akan bisa mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia. (Baca: Insentif Pajak Tak Diminati Pengusaha, Sri Mulyani Selidiki Alasannya)
Soal evaluasi ini memang sempat disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bulan lalu. Dia menyatakan akan mengevaluasi insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday yang ditawarkan pemerintah kepada pengusaha. Sebab, insentif pajak tersebut tidak diminati pengusaha.
"Tax allowance dan tax holiday belum ada yang apply (mengajukan). Kenapa? Apa tidak menarik atau perlu insentif lain? Kami akan lihat apa sih kondisi yang bisa men-trigger (memicu) mereka untuk ekspansi," kata Sri Mulyani.
