Pemerintah Gencar Salurkan Bansos untuk Dongkrak Daya Beli
Lembaga Survei Nielsen mengindikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat menengah bawah. Hal ini lantaran turunnya take home pay dan sebaliknya biaya kebutuhan hidup meningkat. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, untuk membantu daya beli masyarakat miskin, pemerintah bakal terus menyalurkan bantuan sosial (Bansos).
"Pemerintah memberikan berbagai macam: transfer tunai, beras sejahtera (rastra), semuanya untuk membantu daya beli. Kami memberikan juga (perluasan) coverage Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jadi pemerintah terus memberikan itu," kata Suahasil usai menghadiri Analyst Meeting di kantornya, Selasa (7/11) malam. (Baca juga: Konsumsi Masyarakat Turun, Ekonomi Kuartal III Tumbuh Stagnan 5,06%)
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, penyaluran bantuan sosial meningkat signifikan yakni 36,88% secara tahunan pada kuartal III 2017. Peningkatan bansos ini diharapkan Suahasil bisa berdampak pada daya beli masyarakat di kuartal IV ini.
Ke depan, ia berharap pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa terus mengarah ke atas 5%. Sepanjang tiga kuartal tahun ini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kurang dari 5%, demikian juga pada kuartal II lalu saat ada momen Ramadan dan Idul Fitri. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga jadi penting, sebab merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik.
Di sisi lain, Suahasil juga berharap kinerja investasi swasta dan ekspor membaik sehingga penghasilan masyarakat yang ada di lingkaran bisnis terkait naik, begitu juga dengan daya belinya. Pada kuartal III lalu, investasi tumbuh 7,11% secara tahunan dan ekspor tumbuh 17,26%.
"Kami harap dengan naiknya investasi dan ekspor-impor yang tinggi berarti ada kegiatan ekonomi. Semoga ini memberikan efek positif," kata Suahasil.
Ditemui usai menghadiri Analyst Meeting, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah harus mendorong bansos dan program padat karya untuk menopang daya beli masyarakat sekarang ini. Adapun pembangunan infrastruktur diakui bakal mendorong perekonomian masyarakat namun butuh waktu untuk itu. (Baca juga: Survei BI: Keyakinan Konsumen Turun karena Pesimis Lapangan Kerja)
Menurut dia, dalam Analyst Meeting, pemerintah sudah menyatakan komitmennya untuk mendorong bansos dan program padat karya. "(Pemerintah) memacu 40% masyarakat (berpendapatan) terbawah ini dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dinaikkan, rastra juga. Kebijakan dengan program padat karya juga akan diimplementasi dan akan terus didorong pemerintah dengan tetap menjaga stabilitas harga,” ujar dia.
Di luar itu, Josua mengatakan, pemerintah juga bakal mengumpulkan data e-commerce untuk bisa menganalisis lebih baik daya beli masyarakat. "Dari daya beli sendiri, tadi pemerintah menyatakan bahwa bagaimana akan meng-capture e-commerce untuk membuat kebijakan, (supaya) framework-nya akan jauh lebih tepat," kata dia.
