Utang Luar Negeri Capai Rp 4.590 Triliun, Mayoritas dari Sektor Publik
Bank Indonesia (BI) mengumumkan, utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 340,5 miliar atau setara Rp 4.590 triliun per Agustus 2017. Nominal tersebut naik 4,7% secara tahunan (year on year/yoy). Mayoritas utang luar negeri merupakan milik pemerintah dan bank sentral (sektor publik) yaitu sebesar 51,5%, sedangkan sisanya milik swasta.
Secara rinci, utang luar negeri milik pemerintah dan bank sentral tercatat sebesar US$ 174,9 miliar, naik 9,4% secara tahunan. Sedangkan utang luar negeri milik swasta sebesar Rp 165,6 miliar atau naik 0,1% secara tahunan. (Baca juga: DPR Sebut Utang Turki Lebih Baik, Sri Mulyani Beri Pembelaan)
Secara khusus, utang luar negeri swasta masih terkonsentrasi di empat sektor yaitu keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih (LGA). Namun, utang sektor keuangan dan sektor pertambangan tercatat masih mengalami kontraksi pertumbuhan.
“Pangsa utang luar negeri keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 76,8%,” demikian tertulis dalam keterangan resmi BI, Senin (16/10). (Baca juga: BKF Pantau Risiko Utang BUMN Kecil, Jauh di Bawah 6% dari PDB)
Secara keseluruhan, utang luar negeri masih didominasi utang jangka panjang yaitu dengan porsi 86,5% atau US$ 294,7 miliar. Nominal tersebut tumbuh 3,3% secara tahunan. Sedangkan porsi utang jangka pendek tercatat sebesar 13,5% atau US$ 45,8 miliar. Nominal tersebut tumbuh 14,6% secara tahunan.
Sejauh ini, BI memandang, perkembangan utang luar negeri tetap sehat dan terkendali. Hal tersebut tercermin antara lain dari rasio utang luar negeri yang stabil di kisaran 34% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers,” demikian tertulis.
Meski begitu, BI menyatakan terus memantau perkembangan utang luar negeri untuk memastikan bahwa utang tersebut berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.
