Tiga Provinsi Disiapkan Tampung Investasi Tiongkok Rp 372 Triliun

Pemerintah menyiapkan tiga Provinsi untuk menyambut investasi teranyar dari Tiongkok. Komitmen investasi tersebut didapat saat Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (OBOR) di Beijing, beberapa waktu lalu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan tiga provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dengan Sulawesi Utara.

Secara geografis, Bambang beralasan tiga wilayah tersebut merupakan wilayah Indonesia yang dapat terhubung dengan Tiongkok melalui Laut Cina Selatan. "Terutama dari konsep belt-nya yang terhubung (dengan Tiongkok) dengan laut," kata Bambang dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Selasa (23/5).

(Baca juga:  Lawatan ke Tiongkok, Jokowi Akan Tawarkan 5 Proyek Kereta)

Bambang mengatakan, untuk Sumatera Utara, pemerintah akan menawarkan investasi di kawasan wisata Danau Toba, Sei Mangkei, hingga Kuala Tanjung. Sedangkan untuk Sulawesi Utara, investasi yang difokuskan nantinya di wilayah Bitung serta kawasan wisata Pal Beach, Likupang.

"Khusus Kalimantan Utara akan beda karena kami fokuskan untuk energi serta perkebunan," katanya.

Bambang mengatakan saat ini pemerintah memperkirakan nilai proyek di dua provinsi yakni Sumatera Utara dengan Sulawesi Utara tersebut mencapai US$ 26 miliar hingga US$ 28 miliar atau sekitar Rp 372 triliun. Sedangkan untuk Kalimantan Utara dirinya belum menghitung secara keseluruhan.

"Sumatera Utara yang (perkiraan investasinya) mendominasi, mencapai US$ 21 hingga US$ 22 miliar," kata Bambang.

(Baca juga:  Tiongkok Cairkan Dana US$ 4,498 Miliar Untuk Proyek Kereta Cepat)

Namun Bambang tidak membatasi investor Tiongkok hanya dapat berinvestasi di tiga provinsi tersebut. "Tiongkok sedang dalam mood investasi tinggi," katanya.

Satu hal yang coba dipastikan Bambang adalah uang pemerintah yang keluar dalam investasi Tiongkok ini akan dicoba sekecil mungkin. Investasi yang masuk akan berupa skema swasta murni (business to business) atau Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). "Bukan Tiongkok yang menentukan tapi dari kami yang menawarkan," kata Bambang.