Aturan Tax Amnesty Terbit, Menkeu Ancam Bank Asing Penjegal Repatriasi

Keempat, penyertaan terbatas dengan jaminan (underlying) aset minimal Rp 250 miliar. 

Kelima, tidak pernah mendapat sanksi administrasi minimal setahun terakhir sebelum diberlakukannya tax amnesty.

Adapun untuk perusahaan efek atau sekuritas ditetapkan enam kriteria.

Pertama, terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Kedua, belum pernah mendapat sanksi administrasi dari OJK. 

Ketiga, melayani nasabah ritel yang memiliki rekening dana nasabah sebelum PMK terkait tax amnesty ditetapkan. 

Keempat, memeroleh laba usaha sebelum Laporan Keuangan Tahun 2015 entitas induk saja, yang artinya tidak merugi. 

Kelima, dana kelolaannya minimal Rp 75 miliar. 

Keenam, memiliki ekuisitas positif dalam tiga tahun terakhir.

Sementara itu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600 Tahun 2016 terkait penetapan bank persepsi yang bertindak sebagai penerimaan uang tebusan. Menurut Bambang, bank persepsi sudah lama ditetapkan oleh pemerintah dan jumlahnya lebih dari 70 bank. (Baca: Permudah Repatriasi ke Sektor Riil, BKPM Bentuk Tim Khusus).

Lembaga keuangan ini merupakan bank umum yang ditunjuk Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun terkait tax amnesty, pemerintah mengeluarkan  aturan baru ini.

Tarif Tax Amnesty (Katadata)

Dalam satu atau dua pekan ke depan, kata Bambang, pemerintah juga akan mengeluarkan PMK terkait repatriasi untuk dana nonfinansial bagi peserta tax amnesty yang ingin menempatkan dananya di sektor riil. “Mau beli properti, misalnya. Itu diatur sendiri, karena mekanisme lock-up nya berbeda,” kata Bambang. (Baca juga: BKPM Prediksi Modal Asing dari Singapura Turun Akibat Tax Amnesty).

Daftar instansi yang menyatakan keinginan terlibat sebagai gateaway tax amnesty: