Fokus Garap Empat Wilayah, Pemerintah Kurangi Anggaran Kementerian
KATADATA - Pemerintah berencana memangkas dan mengalihkan sejumlah anggaran di beberapa kementerian untuk membangun infrastruktur penunjang empat wilayah. Daerah-daerah tersebut yakni penunjang kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, dan daerah perbatasan.
Direktur Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Oktorialdi mengatakan hal ini merespons permintaan Presiden Joko Widodo untuk membuat perencanaan dan penganggaran berjalan mengikuti program (money follow program), dan bukan mengikuti fungsi kementerian (money follow function) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.
Okto menjelaskan RKP 2017 memiliki tema memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur hendak diarahkan ke empat wilayah tersebut. (Baca: Pangkas Anggaran, Pemerintah Tambah Alokasi Dana untuk Lahan).
“Jadi tidak akan menjadi nol juga, tapi memang akan ada anggaran kementerian yang turun untuk dialihkan mengikuti program tersebut,” katanya saat berdiskusi di kantornya, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016. Namun dia belum mengetahui kementerian mana yang akan mendapat anggaran lebih kecil dari biasanya.
Okto mengatakan efektivitas jalannya program ini akan dipantau sejumlah lembaga pemerintah. Selain Bappenas, ada pula Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Sementara itu, Kantor Staf Presiden akan memantau kinerja kementerian agar program dalam RKP 2017 berjalan lancar. “Kalau dulu selalu dalam perencanaan hanya trilateral antara Bappenas, Kementerian Keuangan, serta kementerian teknis. Sekarang kita keroyok bersama dari perencanaan,” kata Okto. (Baca juga: JK Minta Kementerian dan Lembaga Pangkas Belanja Operasional).
Sementara itu, Deputi Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudianto mengatakan Bappenas sebagai integrator perencanaan kegiatan pemerintah akan berusaha menghilangkan duplikasi program di sejumlah kementerian. Misalnya, dahulu program bedah rumah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial. Kemudian, konsekuensi dari perubahan kebijakan yang baru maka akan ada penambahan anggaran ke unit dalam satu kementerian atau lembaga. Terutama infrastruktur akan mendapat tambahan.
Sebelumnya Presiden Jokowi memang meminta kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk mengubah total Rencana Kerja Pemerintah tahun depan. Selama ini anggaran kementerian dibagikan sesuai dengan struktur organisasi kementerian. Misalnya, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Rp 100 triliun. Dana tersebut lalu dibagi pada 11 direktorat. Dari setiap direktorat diberikan ke setiap direktur. Dari direktur dipecah ke kepala sub direktorat, dan akhirnya ke kepala seksi.
Dalam alur seperti itu, penganggaran berbasiskan fungsi. “Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” kata Jokowi beberapa waktu lalu. (Lihat: Jokowi: Rencana Kerja 2017 Harus Berubah Total).
Tahun depan, pola anggaran tersebut akan berubah menjadi dengan berorientasi pada program yang memberi manfaat langsung atau money follow program. Artinya, anggaran difokuskan pada program. Jokowi juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. “Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu,” ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil menyatakan secara spesifik dalam RKP 2017 menekankan pembiayaan berorientasi pada hasil. Jadi program-program yang akan mendapatkan pembiayaan adalah yang paling jelas manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, sebelum program diusulkan oleh kementerian, mereka harus menjawab sejumlah pertanyaan terkait program tersebut.
