Pengusaha Keluhkan Rendahnya Koordinasi di Internal Pemerintah

Aria W. Yudhistira
21 September 2015, 12:15
Katadata
KATADATA
Aktivitas pembangunan gedung di kawasan SCBD, Jakarta. Dunia usaha mengeluhkan rendahnya koordinasi di internal pemerintah yang dapat menyebabkan paket kebijakan ekonomi tidak terealisasi.

KATADATA ? Kalangan pengusaha mengeluhkan rendahnya koordinasi di antara para menteri di dalam pemerintahan. Ini dikhawatirkan dapat membuat paket kebijakan ekonomi tahap I yang diluncurkan pada dua pekan lalu tidak berjalan maksimal.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, lemahnya koordinasi di dalam pemerintahan ini terlihat di sejumlah kasus. Misalnya, dalam wacana pembangunan pembangkit listrik 35 giga watt (GW). Sejumlah menteri tampak tidak kompak dalam menentukan target.

Advertisement

?Jadi hal-hal tersebut tidak seharusnya menjadi silang pendapat dari pemerintah. Jadi koordinasinya dapat dikatakan masih lemah,? kata Hariyadi dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Senin (21/9).

Persoalan ini terkait dengan keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk merevisi program pembangkit listrik 35 GW. Menurutnya, program itu tidak realistis dan berpotensi mengancam keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia menilai, target realistis pengadaan listrik saat ini hanya 16,2 GW.

Pernyataan Rizal tersebut bertolak belakang dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang memastikan megaproyek 35 GW ini dapat berjalan sesuai target. (Baca: Rizal Ramli: Rencana Pertamina Bangun Tangki BBM Tidak Prioritas)

Selain persoalan listrik, Apindo juga mengkritik pemerintah yang belum detail dalam penetapan harga gas. Kemudian kebijakan tentang rencana detail tata ruang (RDTR) perizinan pasar modern di wilayah yang belum memiliki RDTR yang diajukan pengusaha.

Hariyadi berharap pemerintah merelaksasi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada dunia usaha ketimbang fokus terhadap program jangka menengah. Dia mencontohkan kewajiban perpajakan yang membebani sektor properti dan juga kebijakan moratorium kapal eks asing untuk memasok kebutuhan industri pengolahan ikan.

?Jadi tolong pemerintah fokus pada kebijakan jangka pendek dulu sebelum banyak usaha yang hancur. Paket kebijakan September itu masih hanya kebijakan jangka panjang dan menengah,? kata Hariyadi.

Halaman:
Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement