Pengusaha Keluhkan Rendahnya Koordinasi di Internal Pemerintah
KATADATA ? Kalangan pengusaha mengeluhkan rendahnya koordinasi di antara para menteri di dalam pemerintahan. Ini dikhawatirkan dapat membuat paket kebijakan ekonomi tahap I yang diluncurkan pada dua pekan lalu tidak berjalan maksimal.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, lemahnya koordinasi di dalam pemerintahan ini terlihat di sejumlah kasus. Misalnya, dalam wacana pembangunan pembangkit listrik 35 giga watt (GW). Sejumlah menteri tampak tidak kompak dalam menentukan target.
?Jadi hal-hal tersebut tidak seharusnya menjadi silang pendapat dari pemerintah. Jadi koordinasinya dapat dikatakan masih lemah,? kata Hariyadi dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Senin (21/9).
Persoalan ini terkait dengan keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk merevisi program pembangkit listrik 35 GW. Menurutnya, program itu tidak realistis dan berpotensi mengancam keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia menilai, target realistis pengadaan listrik saat ini hanya 16,2 GW.
Pernyataan Rizal tersebut bertolak belakang dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang memastikan megaproyek 35 GW ini dapat berjalan sesuai target. (Baca: Rizal Ramli: Rencana Pertamina Bangun Tangki BBM Tidak Prioritas)
Selain persoalan listrik, Apindo juga mengkritik pemerintah yang belum detail dalam penetapan harga gas. Kemudian kebijakan tentang rencana detail tata ruang (RDTR) perizinan pasar modern di wilayah yang belum memiliki RDTR yang diajukan pengusaha.
Hariyadi berharap pemerintah merelaksasi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada dunia usaha ketimbang fokus terhadap program jangka menengah. Dia mencontohkan kewajiban perpajakan yang membebani sektor properti dan juga kebijakan moratorium kapal eks asing untuk memasok kebutuhan industri pengolahan ikan.
?Jadi tolong pemerintah fokus pada kebijakan jangka pendek dulu sebelum banyak usaha yang hancur. Paket kebijakan September itu masih hanya kebijakan jangka panjang dan menengah,? kata Hariyadi.
Apindo telah memberikan 25 matriks yang berisi 25 sektor kebijakan agar direlaksasi bagi kemudahan dunia usaha di tengah perlambatan ekonomi saat ini. Beberapa di antaranya adalah pelarangan minuman beralkohol, penetapan bea masuk atas bahan baku impor, serta Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK).
?Lebih baik pemerintah fokus kepada kebijakan fiskal yang lebih bersifat stimulus untuk saat ini,? katanya.
Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Unum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan, cara menyikapi tekanan ekonomi tanpa kebijakan fiskal yang signifikan akan membuat dunia usaha pelan-pelan tumbang. Dia berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan fiskal yang mendukung dunia usaha dalam waktu cepat.
Dia mencontohkan perlambatan ekonomi saat ini membuat beberapa sektor terdampak, contohnya retail yang cukup terdampak signifikan. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan jangka cepat yang dapat menumbuhkan kembali perekonomian.
"Lihat Grup Hero sudah menutup 74 tokonya (Guardian), lalu 626 ribu orang telah mengambil Jaminan Hari Tua (JHT). Ini makanya pemerintah harus segera mengambil kebijakan cepat," kata Suryadi.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada akhir pekan lalu menyampaikan akan menghapus 38 jenis perizinan di bidang ekspor dan impor. Penghapusan ini merupakan implementasi paket kebijakan tahap I pemerintah.
Ketua Tim Deregulasi Kemendag Arlinda Imbang Jaya mengatakan, ke-38 jenis perizinan tersebut tersebut terdiri dari empat izin eksportir terdaftar, 21 izin importir terdaftar, dan 13 izin importir produsen. Jumlah izin yang dihapus tersebut setara dengan 31,4 persen dari total perizinan di Kemendag.
