Porsi Pembangkit dari Energi Terbarukan Akan Dinaikkan
KATADATA ? Pemerintah akan meningkatkan komposisi pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga dua kali lipat mulai tahun ini. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pembangkit listrik dari EBT diprioritaskan dalam proyek pembangkit listrik 35 gigawatt (GW)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat hingga saat ini komposisi pembangkit listrik dari air, panas bumi, dan energi terbarukan lain, baru mencapai 11 persen dari total pembangkit yang ada di Indonesia. Porsi ini akan ditingkatkan menjadi 23 persen dalam waktu sepuluh tahun.
?Sesuai RUKN, ada komponen energy mix (bauran energi) yang harus dipenuhi. Di mana tahun 2025, 23 persen energi primer pembangkit listrik berasal dari energi baru terbarukan,? ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman dalam keterangannya Rabu (8/7).
Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat besar. Data Kementerian ESDM, menyebut potensi energi hidro yang teridentifikasi sebesar 75 gigawatt (GW), potensi surya sebesar 112 GB, bahan bakar nabati (biofuel) mencapai 32 GW, angin 0,95 GW, biomassa 32 GW, panas bumi 28,8 GW, dan laut 60 GW.
Untuk meningkatkan komposisi EBT dalam bauran energi nasional, Kementerian ESDM telah mengusulkan anggaran untuk program energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) tahun depan sebesar Rp 10 triliun. Anggaran ini hampir 10 kali lebih tinggi dibandingkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, yang hanya Rp 1,04 triliun.
Peningkatan porsi EBT dalam bauran energi (energy mix) juga sejalan dengan pengurangan porsi pembangkit dari energi fosil. Salah satunya porsi pembangkit batu bara yang akan dikurangi dari 51 persen menjadi 30 persen.
Selain kebijakan bauran energi, draf RUKN 2015-2034 juga menetapkan target tingkat keterjangkauan listrik (rasio elektrifikasi) nasional. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia pada 2020 dapat mencapai 99 persen.
Kementerian ESDM menyebut hingga 2014, rasio elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 84,35 persen. Rasio ini melebihi target pemerintah tahun lalu sebesar 81,51 persen. Untuk mencapai target 99 persen, dibutuhkan penambahan sekitar tiga juta sambungan listrik baru per tahun.
Saat ini pemerintah masih menyusun draf Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tersebut untuk periode 2015-2034. Nantinya, kata Jarman, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) harus mengacu pada RUKN ini. Termasuk juga proyek-proyek pembangkit listrik 35 GW yang sedang dijalankan pemerintah.
Sesuai Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, RUKN diterbitkan setelah didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah disahkan, sehingga RUKN akan segera diajukan untuk dibahas bersama DPR.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul mengatakan draf RUKN ini sudah disusun oleh tim perumus sejak tahun 2014. ?Tim menyelenggarakan delapan kali rapat dan tiga kali FGD (focus group discussion) untuk mendapatkan masukan-masukan,? ujar Alihuddin.
