Pakai Dokumen Elektronik, Biaya Logistik Bisa Diturunkan
KATADATA ? Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam aktivitas bongkar muat di pelabuhan bisa menekan biaya logistik di dalam negeri. Diperkirakan, dengan menggunakan dokumen elektronik, biaya logistik bisa turun menjadi 19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2019 dari sebesar 24 persen pada 2014.
Menurut Direktur Indonesian Logistics Community Services (ILCS) Tri Gunadi, kontribusi administrasi elektronik ini hanya 5 persen dari keseluruhan biaya logistik. Namun kontribusinya termasuk paling penting dalam proses perizinan di pelabuhan, karena menjadi pangkal dari efisiensi transportasi dan juga inventori dalam menekan biaya logistik.
Dia berharap Kementerian Perhubungan dapat mewajibkan penggunaan dokumen elektonik di seluruh pelabuhan di Indonesia. Kementerian pun diharapkan dapat membicarakan persoalan ini dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
?Hal ini (biaya logistik turun) memungkinkan, karena akan efisien apabila pemerintah yang men-drive hal ini. Kemenhub yang akan jadi leader-nya,? kata Tri dalam diskusi yang diselenggarakan PPM Manajemen, Jakarta, Rabu (25/3).
Selama ini, komponen terbesar dalam biaya logistik adalah ongkos transportasi yang mencapai 85 persen. Sisanya adalah pengurusan jasa yang terdiri dari pengurusan dokumen sebesar 5 persen dan pergudangan (warehouse) sebesar 10 persen.
Tri mengakui, saat ini pengurusan dokumen elektronik di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah di atas 50 persen. Ini meliputi dokumen kapal tambat, kapal masuk, pembongkaran, dan pembayaran tarif kontainer.
Namun dia mengakui, hal ini belum terintegrasi dengan pengurusan dokumen lainnya seperti dokumen karantina yang menjadi wewenang Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta dokumen-dokumen lainnya.
?Apalagi ada sistem Bea Cukai yang terhitung paling berpengalaman dan canggih,? kata Tri.
Di tempat yang sama CEO Kamadjaja Logistics Ivan Kamadjaja menyambut baik penggunaan dokumen elektronik dalam mengurus perizinan di pelabuhan. Dia mengatakan, infrastruktur pelabuhan yang semakin canggih belum tentu jaminan efisiensi bongkar muat barang tanpa ditopang sistem IT yang teraplikasi dan terintegrasi dengan baik.
?Sedangkan bicara penurunan biaya logistik harus lintas Kementerian dan juga lintas kepentingan,? kata Ivan.
