APBN 2015 Disahkan dengan Beberapa Catatan Penting

KATADATA ? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Persetujuan anggaran ini disahkan dalam Sidang Paripurna ke 10 yang berlangsung hari ini.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Achmadi Noor Supit, dalam laporannya memaparkan pandangan seluruh fraksi terhadap RUU APBN 2015. Seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap RUU APBN 2015, tapi dengan beberapa catatan penting.

Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintahan baru untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas sasaran-sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap kedua. Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah mencermati secara detail, resiko pembalikan modal dari negara emerging market ke negara maju akibat rencana bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya. 

"Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan khusus dalam APBN 2015 antara lain ekstensifikasi pajak, peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan dana desa," ujar Achmadi dalam sidang tersebut di Jakarta, Senin (29/9).

Fraksi PKS berpandangan pemerintah perlu lebih serius memperbaiki kinerja konsumsi pemerintah. Fraksi ini juga mendesak pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola dan manajemen korporasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), agar semakin efisien.

Fraksi PAN memandang rasio pajak (tax ratio) masih dapat didorong ke kisaran 13-14 persen dari PDB. Sementara Fraksi PPP mengkritisi pengeluaran negara masih didominasi oleh pengeluaran rutin. Fraksi PKB meminta pemerintah lebih hati-hati dalam memenuhi pembiayaan defisit anggaran melalui pembiayaan utang dangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). 

Kemudian Fraksi Partai Gerindra menilai anggaran 2015, masih jauh dari harapan untuk mengedepankan kesejahterahan rakyat sebagai tujuan pembangunan nasional. Gerindra menilai upaya pemerintah melakukan reformasi pembangunan masih terkendala ruang fiskal yang terbatas.

"Fraksi Partai Hanura keberatan dengan mekanisme penyusunan anggaran yang menentukan besaran defisit lebih dahulu di awal pembahasan," ujarnya.

Setelah molor 2 jam lebih, pembahasan agenda sidang paripurna ini akhirnya dimulai pada pukul 15.15 WIB. Anggota DPR RI yang hadir berjumlah 286 orang dari 560 orang jumlah anggota, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhammad Sohibul Iman.

Rincian kehadiran anggota berdasarkan fraksi antara lain, Fraksi Partai Demokrat sebanyak 85 orang, Fraksi Golkar 50 orang, Fraksi PDI Perjuangan 45 orang, Fraksi PKS 32 orang, Fraksi PAN 25 Orang, Fraksi PPP 22 Orang, Fraksi PKB 11 Orang, Fraksi Gerindra 13 Orang, dan Fraksi Hanura 3 orang.