BI Kembali Beli Surat Utang Negara di Pasar Perdana Rp 2,3 Triliun
Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara atau SBN di pasar perdana melalui lelang yang digelar pemerintah, Selasa (28/4). BI menyerap Rp 2,3 triliun dari total surat utang yang dimenangkan Rp 16,6 triliun.
"Yang dimenangkan kami dengar itu adalah Rp 16,6 triliun, di antaranya Rp 2,3 triliun untuk BI," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi video di Jakarta, Rabu (29/4).
Perry menyebut, total penawaran yang masuk dalam lelang kemarin yakni Rp 44,4 triliun. Angka tersebut melebihi target pemerintah yang sebesar Rp 20 triliun dan maksimal Rp 40 triliun.
Dari total penawaran yang masuk, BI melakukan penawaran Rp 7,5 triliun. Angka tersebut melebihi jumlah maksimum penawaran yang diperbolehkan untuk BI yakni 25%.
(Baca: Jual SUN Secara Terbatas Private Placement, Pemerintah Bidik Rp 62 T)
"Ini memang agak lebih besar untuk memancing pasar agar lebih banyak melakukan penawaran," ucap dia.
Kendati total yang dimenangkan belum mencapai target, Perry mengatakan bahwa pemerintah hari ini akan kembali membuka lelang tambahan alias greenshoe option. Harga pada lelang tambahan akan mengikuti lelang kemarin.
Untuk diketahui, harga rata-rata tertimbang pada lelang utama untuk imbal hasil atau yield 10 tahun sebesar 8,08%. Sementara itu, target pada lelang tambahan akan sebesar Rp 23,38 triliun. Target ini merupakan selisih dari target maksimum Rp 40 triliun dengan hasil lelang utama yang sebesar Rp 16,6 triliun.
(Baca: Pemerintah Bakal Lelang 5 Seri Sukuk Negara dengan Target Rp 8 Triliun)
Sesuai kesepakatan, pada lelang tambahan ini BI bisa kembali mengajukan penawaran dengan jumlah yang sama. "Tergantung pemerintah yang mau dimenangkan berapa, kami sebagai non-competitive biddernya," ujarnya.
Jika hasil dari lelang tambahan tak mencukupi, bos bank sentral ini menilai pemerintah akan kembali melakukan lelang melalui skema private placement. Dalam skema ini, penawaran dapat berasal dari perbankan maupun BI.
Dalam skema private placement, nantinya harga yang diberikan mengacu pada harga pasar terkini yang diterbitkan Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI. "Dengan demikian kami meyakini kebutuhan pembiayaan defisit fiskal pemerintah bisa dipenuhi," tutupnya.
